JAKARTA, Tandaglobal.news — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Rapat tersebut diikuti sejumlah pejabat terkait, termasuk gubernur, pangdam, dan kapolda dari Sumatra Selatan serta Kalimantan Tengah.
Mengutip informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, rapat membahas perkembangan penanganan karhutla, kondisi lahan yang masih dalam proses pemadaman, serta upaya memperkuat operasi di wilayah terdampak.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman. Penanganan diprioritaskan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Operasi pemadaman darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Tingkat keberhasilan pemadaman dilaporkan rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.
Selain melalui operasi darat, pemerintah melanjutkan pemadaman dari udara menggunakan metode water bombing atau pengeboman air. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan titik-titik kebakaran.
Sementara itu, kondisi karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung penanganan karhutla melalui pemanfaatan potensi pertumbuhan awan hujan. Upaya ini dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran terkait memperkuat penanganan karhutla. Seluruh sumber daya diminta dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.
Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung operasi di lapangan.
Penanganan karhutla juga membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan, terutama di wilayah yang masih mengalami kebakaran. Pemantauan lapangan dan penguatan pencegahan diperlukan untuk menekan risiko munculnya titik api baru.
Pemerintah terus mengupayakan pemadaman yang efektif agar dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan serta masyarakat dapat diminimalkan.
Tinggalkan Balasan