JAKARTA, Tandaglobal.news — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 570,08 hektare lahan di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan masih dalam proses pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga 19 Oktober 2026.
Mengutip keterangan resmi BNPB yang dipublikasikan pada Selasa (20/10/2026), total luas lahan yang menjadi target penanganan karhutla di enam provinsi mencapai 1.024,33 hektare. Dari jumlah tersebut, tim gabungan telah memadamkan 454,25 hektare, sementara sisanya masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa satuan tugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan. Upaya ini dilakukan untuk menuntaskan sisa titik api sekaligus mengurangi risiko kebakaran kembali terjadi.
Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Operasi BNPB, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan sisa area penanganan terbesar. Dari target seluas 452,49 hektare, baru 63,10 hektare yang berhasil dipadamkan. Artinya, masih ada 389,39 hektare yang belum padam.
Di Sumatera Selatan, target penanganan mencapai 401,67 hektare. Tim gabungan telah memadamkan 293,17 hektare, sedangkan 108,50 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.
Di Jambi, area yang menjadi target penanganan mencapai 64,50 hektare dan masih tercatat sebagai lahan yang perlu ditangani. Sementara itu, Kalimantan Selatan masih memiliki 7,50 hektare lahan dalam proses pemadaman dan pendinginan.
Kalimantan Barat juga mencatat sisa area penanganan sekitar 0,19 hektare. Berbeda dari wilayah lainnya, penanganan karhutla di Riau telah tuntas untuk seluruh target seluas 3,30 hektare.
Data tersebut menunjukkan bahwa beban penanganan karhutla masih terkonsentrasi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kedua provinsi memiliki sisa area yang jauh lebih luas dibandingkan wilayah prioritas lainnya.
BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan kebakaran. Personel dan sumber daya dikerahkan sesuai kondisi lapangan serta kebutuhan di setiap wilayah.
Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api yang masih aktif, tetapi juga mencakup pendinginan untuk mengurangi risiko munculnya kembali titik api. Langkah ini penting terutama di area yang masih menyimpan panas setelah kebakaran.
Selain mengancam kawasan hutan dan lahan, karhutla berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, percepatan penanganan diperlukan untuk menekan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kesehatan warga di sekitar lokasi terdampak.
BNPB terus memantau perkembangan situasi dan mendorong seluruh unsur terkait agar penanganan berjalan terpadu. Luas lahan yang berhasil dipadamkan maupun yang masih dalam penanganan menjadi salah satu indikator evaluasi penanggulangan di lapangan.
Berdasarkan data per 19 Oktober 2026, lebih dari separuh target area penanganan di enam provinsi prioritas masih memerlukan upaya lanjutan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan kebutuhan penanganan terbesar, disusul Sumatera Selatan.
Tinggalkan Balasan