JAKARTA, Tandaglobal.news — Ribuan petani tebu dari sejumlah daerah bergerak menuju Jakarta, Selasa (1/9/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait belum adanya kepastian kenaikan harga pembelian gula di tingkat petani.
Aksi yang dikoordinasikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) tersebut dipusatkan di kawasan Istana Negara, Jakarta.
APTRI sebelumnya memperkirakan sekitar 1.000 petani dari berbagai daerah akan mengikuti aksi.
Sejumlah daerah telah mengirimkan perwakilan untuk bergabung dalam aksi nasional tersebut.
Dari Kabupaten Cirebon, sekitar 300 petani dilaporkan berangkat menuju Jakarta.
Mereka berasal dari sejumlah wilayah kerja pabrik gula dan dijadwalkan bergabung dengan petani dari daerah lain.
Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan aksi tersebut menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya memperjuangkan kenaikan harga pembelian gula petani belum menghasilkan keputusan.
“Berbagai upaya untuk memperjuangkan kenaikan HPP gula petani tahun 2026 sudah dilakukan, tetapi sampai sekarang belum ada realisasi keputusan. Karena itu, kami memutuskan menempuh upaya terakhir melalui unjuk rasa,” ujar Soemitro.
APTRI mengusulkan harga pembelian gula di tingkat petani sebesar Rp16.875 per kilogram.
Organisasi tersebut menilai angka itu diperlukan untuk menyesuaikan harga gula dengan biaya produksi yang terus meningkat.
Sekretaris Jenderal DPN APTRI M Nur Khabsyin menyebut petani membutuhkan kejelasan mengenai kebijakan harga gula.
“Kami merasa seperti di-PHP. Sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai keputusan kenaikan HPP gula. Karena itu, kami memutuskan melaksanakan aksi pada 1 September 2026,” kata Khabsyin.
Selain kenaikan HPP, petani juga membawa sejumlah persoalan lain, termasuk tuntutan penghapusan harga eceran tertinggi atau HET gula serta peningkatan rendemen tebu minimal 8 persen.
Bagi petani, persoalan rendemen menjadi penting karena turut menentukan pendapatan yang diterima dari hasil produksi tebu.
Rendemen yang rendah dinilai membuat hasil yang diterima petani tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.
Perwakilan APTRI Kabupaten Cirebon Mae Azhar mengatakan keresahan petani semakin meningkat karena biaya produksi mengalami kenaikan.
“Petani tebu resah. Biaya menanam dan memanen terus naik. Sementara harga yang menjadi patokan petani masih jalan di tempat,” ujarnya.
Ia menyebut komunikasi dengan pemerintah sebelumnya telah dilakukan melalui lobi di tingkat kementerian.
Namun, menurut dia, belum ada titik temu mengenai tuntutan yang dibawa petani.
“Dari APTRI sebelumnya sudah melakukan lobi-lobi di tingkat kementerian, tapi masih belum mencapai titik temu,” kata Azhar.
Petani juga menyoroti transparansi rendemen dan pembayaran hasil tebu.
Hardani, salah seorang petani tebu asal Majalengka, mengatakan persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam perjuangan petani.
“Transparansi rendemen, pembayaran tebu, kemudian HET gula sebagai acuan. Hasil yang diterima petani tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya,” ujarnya.
Hardani mengatakan kondisi tersebut telah membuat sebagian petani mengalami kerugian.
“Petani banyak yang merugi beberapa tahun ini,” katanya.
APTRI menyebut harga pembelian gula belum mengalami penyesuaian sejak 2024, sementara sejumlah komponen biaya produksi seperti pupuk, tenaga kerja, sewa lahan hingga transportasi mengalami peningkatan.
Aksi di depan Istana menjadi momentum bagi petani untuk kembali mendesak pemerintah mengambil keputusan mengenai harga gula yang dianggap lebih mampu memberikan kepastian usaha bagi petani tebu.
Di tengah tuntutan tersebut, pemerintah sebelumnya telah melakukan pembahasan mengenai harga gula dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk petani, pabrik gula, perguruan tinggi dan pelaku usaha.
Petani kini menunggu keputusan pemerintah terkait besaran HPP yang akan diberlakukan.
Bagi mereka, kepastian harga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tebu dan mencegah semakin banyak petani mengalami kerugian.
Tinggalkan Balasan