KEDIRI, Tandaglobal.news — Pemerintah Kabupaten Kediri mempercepat digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat sebagai agen Perlinsos, salah satunya melalui percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, masyarakat diharapkan turut mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing.
Dengan begitu, warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata dapat diusulkan melalui mekanisme yang tersedia.
“Saya rasa Gerakan Peduli Tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak,” kata Mas Dhito, Rabu (14/10).
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Warga yang tergolong miskin tetapi belum pernah menerima bantuan diharapkan bisa teridentifikasi dan diusulkan sebagai calon penerima manfaat.
Untuk mendukung program tersebut, Mas Dhito menekankan pentingnya percepatan aktivasi IKD, terutama bagi masyarakat yang akan bertugas sebagai agen Perlinsos.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri, Wirawan, mengatakan pihaknya mengoptimalkan 28 titik pelayanan administrasi kependudukan untuk memperluas akses aktivasi IKD.
Dukcapil juga melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi desa-desa.
Pada September 2026, pelayanan jemput bola menyasar 20 desa di Kecamatan Mojo dan berhasil melayani lebih dari 4.000 warga untuk aktivasi IKD.
Kegiatan tersebut berlanjut pada Oktober ini dengan menyasar desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.
“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini, kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD,” ungkap Wirawan.
Selain mengoptimalkan pelayanan di tingkat desa dan titik pelayanan administrasi kependudukan, Dukcapil Kabupaten Kediri juga menggandeng sejumlah instansi untuk mempercepat pembentukan agen Perlinsos.
Pada 2 dan 5 Oktober 2026, misalnya, Dukcapil berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Polres Kediri untuk melayani aktivasi IKD sekaligus pendaftaran agen Perlinsos.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 388 anggota Polres Kediri mengikuti proses pendaftaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menjelaskan digitalisasi Perlinsos membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengusulkan warga yang dinilai membutuhkan bantuan sosial.
Agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa melalui RT/RW, hingga masyarakat umum.
Dari total kebutuhan 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, sebanyak 3.637 orang telah terdaftar.
Artinya, masih terdapat 88 agen yang perlu dipenuhi untuk mencapai target tersebut.
“Sasaran agen Perlinsos ini selain melakukan digitalisasi data Perlinsos bagi KPM bansos, tetapi juga mereka kelompok rentan maupun warga yang dirasa memang memerlukan bansos,” beber Subur.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Kediri, dari total 615.926 kepala keluarga (KK), sebanyak 122.393 KK tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Namun, dari jumlah tersebut, baru 20.538 KK yang terdaftar atau terekam dalam data Perlinsos.
Dengan demikian, masih terdapat 101.855 KK penerima bansos yang perlu menjalani proses digitalisasi data.
Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan digitalisasi data terhadap seluruh 122.393 KK yang telah tercatat sebagai penerima bansos dapat diselesaikan hingga akhir 2026.
“Target kita akhir tahun ini setidaknya 122.393 KK yang sebelumnya telah tercatat sebagai KPM bansos bisa selesai dilakukan digitalisasi data Perlinsos,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan