KEDIRI, Tandaglobal.news — Puluhan warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, memasang sejumlah spanduk sebagai bentuk protes atas dampak keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut.
Warga menuntut adanya kompensasi yang dinilai lebih layak, selain perbaikan pengelolaan sampah dan infrastruktur jalan.
Spanduk bernada protes terlihat terpasang di sejumlah titik di Desa Sekoto.
Salah satunya bertuliskan, “Desa kami telah dikorbankan, timpalkan”, sementara spanduk lain menyerukan agar lingkungan sekitar TPA diperhatikan.
Abdul Rozak, warga Desa Sekoto, mengatakan pemasangan spanduk tersebut merupakan inisiatif warga, khususnya masyarakat Dusun Genuk Matu.
Aspirasi itu muncul karena warga merasa telah puluhan tahun menanggung dampak keberadaan TPA.
“Keluhan pertama masalah polusi udara, limbah, air. Utamanya polusi udara dan kompensasi,” kata Rozak.
Menurut dia, selama ini kompensasi yang diterima warga hanya berupa beras.
Dalam dua tahun terakhir, warga disebut menerima sekitar 15 kilogram beras per tahun. Sebelumnya, jumlah tersebut bahkan hanya sekitar 5 kilogram.
Rozak menilai pemberian tersebut belum sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat, mengingat TPA telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade.
“Sudah 30 tahun lebih. Kami mengusahakan kompensasi berupa uang, layaknya seperti yang ada di daerah lain,” ujarnya.
Selain kompensasi, warga juga menyoroti persoalan limbah cair atau lindi dari kawasan TPA.
Rozak menyebut aliran limbah menuju wilayah utara Desa Sekoto masih terlihat kotor. Bahkan, menurut dia, ikan tidak dapat hidup di aliran tersebut.
Keluhan serupa disampaikan Sulton Rosidin, warga Dusun Genuk Matu.
Ia menyebut terdapat tiga tuntutan utama warga, yakni pengelolaan sampah, perbaikan jalan, dan kompensasi.
“Pengolahan sampah yang menumpuk tidak habis-habis, semakin tinggi, efek limbahnya luar biasa, bau juga luar biasa dan sudah terjadi bertahun-tahun,” kata Sulton.
Untuk persoalan jalan, warga mengapresiasi adanya perbaikan yang saat ini berjalan.
Namun, mereka masih menunggu kepastian apakah perbaikan tersebut akan ditingkatkan menjadi pengaspalan hotmix sesuai tuntutan warga.
Sementara untuk kompensasi, warga menilai pemberian 15 kilogram beras per tahun belum mencerminkan dampak yang mereka tanggung.
Bahkan, dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, warga mengusulkan kompensasi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga (KK).
“Yang bergerak mengajukan saat ini sekitar 200 KK. Ini masih lingkup satu dusun,” ungkap Sulton.
Ia menyebut wilayah yang berada di sekitar TPA setidaknya mencakup beberapa dusun yang dinilai terdampak.
Jarak permukiman terdekat dengan kawasan TPA, menurutnya, hanya sekitar 140 meter.
Selain persoalan bau, warga juga mengeluhkan kualitas air di wilayah utara.
Sulton mengatakan terdapat sejumlah rumah yang air sumurnya disebut mulai berbau dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi.
“Air, terutama daerah utara, karena limbah lindi mengalir ke utara. Daerah sana sudah berbau. Beberapa rumah sudah tidak bisa dikonsumsi,” ujarnya.
Warga juga meminta adanya perhatian terhadap aspek kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga memastikan dampak lingkungan dan kesehatan akibat aktivitas TPA ditangani secara serius.
Irsyad Rosidi, warga Desa Sekoto, mengatakan masyarakat menginginkan kompensasi dalam bentuk uang serta perhatian terhadap kesehatan warga.
Ia menyebut selama ini masyarakat lebih banyak menerima kompensasi berupa beras dengan jumlah yang berubah dari waktu ke waktu.
“Maunya masyarakat sini jangan cuma beras saja. Maunya kompensasi uang, terus kesehatan juga diperhatikan,” kata Irsyad.
Ia juga mengingat kembali sejumlah upaya pengolahan sampah menjadi biogas yang pernah dilakukan di kawasan tersebut.
Namun, menurutnya, program itu hanya berjalan beberapa bulan sebelum akhirnya berhenti.
Dalam pertemuan terakhir bersama pemerintah daerah, warga menyampaikan tiga persoalan tersebut.
Menurut Sulton, pertemuan itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD).
Namun, warga mengaku belum mendapatkan kepastian tertulis mengenai besaran maupun waktu realisasi kompensasi.
“Kami ingin kejelasan. Kompensasinya yang layak. Walaupun penerapannya tahun depan tidak masalah, yang penting ada kejelasan. Jangan diberi harapan kosong,” tegas Sulton.
Warga juga mendorong adanya pembenahan sistem pengelolaan sampah di TPA Sekoto.
Mereka berharap sampah tidak sekadar ditumpuk, tetapi diolah dengan teknologi yang memungkinkan volume sampah berkurang dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sulton mencontohkan sistem pengolahan sampah seperti di TPA Bantar Gebang, termasuk pemilahan menggunakan conveyor serta pemanfaatan gas yang dihasilkan dari sampah.
“Kalau pengolahannya ada pemisahan, sampah bisa berkurang. Gasnya juga bisa disalurkan ke masyarakat sehingga lebih bermanfaat,” ujarnya.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Kediri segera memberikan kepastian atas tuntutan tersebut.
Mereka menilai masyarakat yang berada paling dekat dengan TPA semestinya mendapatkan perhatian dan kompensasi secara proporsional sesuai dampak yang ditanggung.
“Kami berharap suara kami didengar. Kami sudah bertahun-tahun merasakan dampak TPA ini. Tolong suara kami dirangkul dan diterima,” pungkas Sulton.
Tinggalkan Balasan