Tandaglobalnews JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi pemalangan di RSUP Jayapura yang dilakukan sejumlah individu sejak beberapa hari terakhir. Aksi tersebut dikhawatirkan menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, menegaskan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas vital yang harus tetap dapat diakses masyarakat dalam kondisi apa pun.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” ujar dr. Azhar Jaya melalui siaran pers, Jumat (19/6).
Menurutnya, penutupan akses menuju rumah sakit berpotensi membahayakan keselamatan pasien, terutama mereka yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” tegasnya.
Meski aksi pemalangan berlangsung sejak Rabu (17/6) di pintu utama rumah sakit, manajemen RSUP Jayapura memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian guna menjaga keamanan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan.
Berdasarkan laporan terkini, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Inap, dan Rawat Jalan masih beroperasi normal. Saat ini terdapat dua pasien di IGD, 33 pasien rawat inap, dan enam pasien yang dirawat di ruang intensif. Sementara itu, para pegawai yang bertugas pada shift sore tetap siaga memberikan pelayanan.
Manajemen RSUP Jayapura juga terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, termasuk Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, serta Universitas Cenderawasih untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Selain itu, pihak rumah sakit telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai dan terus menyampaikan informasi terkini melalui kanal media sosial resmi.
Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat adat setempat mengenai kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.
Kemenkes berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui musyawarah dan dialog yang konstruktif tanpa mengorbankan hak masyarakat Papua untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkas dr. Azhar Jaya.
Tinggalkan Balasan