KEDIRI, Tandaglobal.news — Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat lingkungan. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya perubahan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, pembenahan data kemiskinan menjadi langkah penting agar program bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, pendataan penerima bansos tidak cukup hanya mengandalkan sistem administrasi kependudukan. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan, terutama masyarakat yang mengetahui secara langsung kondisi sosial ekonomi warga di lingkungannya.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Kediri adalah mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 54.605 orang telah melakukan aktivasi.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis digital. Namun, Mas Dhito menekankan bahwa pembenahan ketepatan data penerima bantuan membutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” katanya.
Selain mempercepat aktivasi IKD, Pemkab Kediri juga menyiapkan agen Perlinsos. Hingga kini, lebih dari 5.000 orang telah terdaftar sebagai agen yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Mas Dhito menilai, pendataan bansos perlu mengedepankan pendekatan bottom up atau dimulai dari bawah. Dengan pola tersebut, informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat dapat dihimpun berdasarkan fakta di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa pengusulan maupun koreksi data harus dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan kedekatan pribadi ataupun unsur suka dan tidak suka (like and dislike).
Karena itu, keterlibatan Ketua RT dan RW dinilai penting. Mereka dianggap paling memahami perubahan kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing sehingga dapat membantu pemerintah mengoreksi ketidaksesuaian data penerima bansos.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan