JAKARTA, Tandaglobal.news — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai peluangnya kembali mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Meski tidak lagi menjabat, peluang pencalonannya disebut masih terbuka selama seluruh persyaratan perundang-undangan dapat dipenuhi.
Mengutip CNN Indonesia, Sabtu (14/11/2026), Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menyampaikan bahwa tidak ada aturan yang secara khusus melarang seseorang kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden hanya karena pernah mengundurkan diri dari jabatannya.
Ali menjelaskan, salah satu hal yang perlu diperhatikan Gibran adalah pemenuhan persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
Ia menyebutkan, apabila dokumen pendidikan yang dimiliki tidak dapat dibuktikan memenuhi ketentuan, salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah memperoleh ijazah melalui jalur pendidikan kesetaraan Paket C.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur secara khusus larangan pencalonan bagi presiden maupun wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan, baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan.
Dalam Pasal 169 UU Pemilu, terdapat sejumlah persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden. Di antaranya, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Selain itu, undang-undang juga mengatur ketentuan mengenai batas maksimal dua kali masa jabatan sebagai presiden atau wakil presiden dalam jabatan yang sama.
Iqbal menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, regulasi perlu memberikan kejelasan mengenai status pencalonan seseorang yang pernah diberhentikan melalui proses pemakzulan, khususnya apabila pemberhentian berkaitan dengan persyaratan pencalonan.
Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme verifikasi dokumen pendidikan yang lebih menyeluruh. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai perlu memastikan keabsahan dokumen persyaratan, termasuk dokumen penyetaraan pendidikan dari luar negeri hingga kepada instansi penerbitnya.
Dengan demikian, kemungkinan Gibran kembali mengikuti Pilpres 2029 tidak hanya berkaitan dengan keputusan politik, tetapi juga pemenuhan seluruh persyaratan hukum yang berlaku.
Persoalan administrasi pendidikan dan kejelasan regulasi menjadi dua hal yang masih perlu diperhatikan apabila Gibran ingin kembali mengikuti kontestasi pemilihan presiden mendatang.
Tinggalkan Balasan