JAKARTA, Tandaglobal.news — Keberhasilan industri gula India menjaga keberlanjutan produksi tidak hanya ditopang luas perkebunan tebu dan kapasitas pabrik, tetapi juga kemitraan terorganisasi antara petani, pabrik gula, dan pemerintah.
Dikutip dari Instagram @aristoha model kerja sama tersebut menjadi salah satu pengalaman yang dapat dicermati Indonesia, terutama ketika sejumlah pabrik gula di Tanah Air mulai mengakhiri musim giling, sementara India memasuki musim giling baru.
India merupakan salah satu produsen gula terbesar di dunia. Data pemerintah India mencatat sebanyak 534 pabrik gula beroperasi pada musim 2024–2025.
Sektor industri gula tersebut menopang kehidupan sekitar 50 juta petani tebu beserta keluarganya serta menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja langsung di pabrik gula.
Salah satu instrumen penting dalam sistem kemitraan India adalah cane reservation area, yaitu pengaturan wilayah pemasok tebu untuk pabrik tertentu.
Melalui sistem tersebut, petani memperoleh kepastian tujuan penjualan hasil panen, sementara pabrik mendapatkan jaminan pasokan bahan baku.
Kerja sama antara petani dan pabrik juga mencakup pengembangan budidaya tebu. Pabrik berperan memberikan pembinaan teknis, menyediakan bibit unggul, mendukung sarana produksi, serta mengatur jadwal tebang dan pengangkutan tebu.
Kepastian harga menjadi instrumen lain yang diperkuat pemerintah India. Untuk musim giling 2026–2027, pemerintah menetapkan Fair and Remunerative Price (FRP) sebesar 365 rupee per kuintal atau setara 3.650 rupee per ton pada tingkat rendemen dasar 10,25 persen.
Besaran tersebut meningkat 2,81 persen dibandingkan musim sebelumnya. Pemerintah juga menetapkan tambahan harga 3,56 rupee per kuintal untuk setiap kenaikan rendemen sebesar 0,1 persen di atas standar 10,25 persen.
Menurut pemerintah India, FRP tersebut 100,5 persen lebih tinggi dibandingkan estimasi biaya produksi tebu berdasarkan komponen A2+FL. Namun, perbandingan tersebut menggunakan komponen biaya produksi tertentu dan bukan gambaran keuntungan bersih petani.
Perlindungan pembayaran juga menjadi bagian penting dalam sistem industri gula India. Berdasarkan Sugarcane (Control) Order 1966, pabrik gula pada prinsipnya wajib membayar tebu petani paling lambat 14 hari setelah penyerahan, kecuali terdapat perjanjian tertulis yang mengatur berbeda.
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pabrik dikenai bunga sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah India juga pernah memberikan dukungan pembiayaan kepada pabrik gula untuk mengatasi persoalan tunggakan pembayaran tebu.
Pada 2019, pemerintah menyalurkan pinjaman lunak sekitar 7.402 crore rupee melalui perbankan untuk membantu pabrik menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada petani pada musim 2018–2019.
Dukungan tersebut diberikan melalui subsidi bunga pemerintah guna memperbaiki likuiditas pabrik sekaligus mempercepat pembayaran hak petani.
Meski demikian, sistem industri gula India masih menghadapi sejumlah persoalan. Pengaturan wilayah pemasok dapat membatasi pilihan petani dalam menjual hasil panennya.
Selain itu, tunggakan pembayaran dan kondisi keuangan pabrik tetap menjadi tantangan yang perlu mendapatkan pengawasan.
Pengalaman India memperlihatkan bahwa penguatan industri gula tidak cukup dilakukan dengan memperluas areal perkebunan atau meningkatkan kapasitas produksi pabrik.
Kepastian pasar, harga yang terukur, pembinaan budidaya, kedisiplinan pembayaran, serta dukungan pembiayaan menjadi unsur penting dalam membangun hubungan berkelanjutan antara petani dan industri pengolahan gula.
Bagi Indonesia, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kemitraan petani tebu dengan pabrik gula, sehingga peningkatan produksi dapat berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan petani.
Tinggalkan Balasan