JAKARTA, Tandaglobal.news — Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Mekanisme tersebut merupakan ketentuan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa MPR nantinya akan menyurati Presiden untuk meminta pengajuan dua calon pengganti Gibran beserta dokumen persyaratan pencalonan.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari Liputan6.com.
Yusril menerangkan, proses pengunduran diri harus diawali dengan pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR. Setelah menerima surat tersebut, MPR dapat menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Selanjutnya, MPR menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo agar mengusulkan dua nama calon pengganti. Kedua kandidat harus dilengkapi dokumen persyaratan sebelum diproses dalam pemilihan di MPR.
Menurut Yusril, mekanisme tersebut mengacu pada ketentuan konstitusional dan tata tertib MPR. Karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui penunjukan langsung oleh Presiden.
Meski mekanisme penggantian telah dijelaskan, Yusril menegaskan bahwa Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden selama belum resmi berhenti atau diberhentikan.
Pernyataan tersebut membedakan antara niat mengundurkan diri dengan pengunduran diri yang telah ditempuh melalui prosedur resmi.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, kemungkinan pergantian Wakil Presiden masih bergantung pada perkembangan politik dan proses formal pengunduran diri. Selama belum ada pengunduran diri resmi yang diproses sesuai ketentuan, Gibran tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
Tinggalkan Balasan