KEDIRI, Tandaglobal.news — Komisi III DPRD Kabupaten Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto, Kecamatan Badas, pada 9 November 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau kondisi penumpukan sampah sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat sekitar terkait kapasitas TPA yang dinilai sudah penuh, bau tidak sedap, serta tuntutan peningkatan kompensasi bagi warga terdampak.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Pendiwan, mengatakan pihaknya sengaja naik hingga ke area atas TPA untuk melihat secara langsung kondisi lokasi dan mengukur jaraknya dari permukiman warga.
Jarak permukiman dengan TPA diperkirakan berkisar antara 1 hingga 1,5 kilometer.
Menurutnya, kapasitas penampungan sampah di TPA Sekoto saat ini sudah cukup penuh sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
“Kalau kita melihat memang kapasitas dari TPA ini mungkin sudah cukup banyak ya, cukup full. Mungkin butuh pemikiran dan tindakan selanjutnya bagaimana TPA ini bisa tetap berjalan, apakah itu perluasan atau pemindahan. Ini akan kita bicarakan dengan pihak eksekutif,” ujar Pendiwan di sela-sela kunjungannya bersama anggota Komisi III lainnya.
Selain persoalan kapasitas, Pendiwan juga menyoroti keluhan warga mengenai aroma tidak sedap yang kerap muncul, terutama ketika musim penghujan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.
Rapat tersebut akan mempertemukan perwakilan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas persoalan TPA, termasuk kemampuan anggaran daerah dan tuntutan kompensasi warga.
Sementara itu, Kepala Desa Sekoto, Suprayitno, menjelaskan bahwa penumpukan sampah yang terjadi di TPA dipengaruhi sejumlah kendala operasional.
Salah satunya adalah keterlambatan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menghambat pengoperasian alat berat.
Selain itu, jumlah armada alat berat yang tersedia dinilai masih kurang untuk memindahkan dan menangani kiriman sampah baru yang terus masuk ke lokasi.
Terkait kompensasi, Suprayitno menyebut terdapat sekitar 2.218 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di empat dusun terdampak.
Salah satu wilayah yang berada dalam zona merah dengan radius 1,5 kilometer adalah Dusun Genengwatu, yang menjadi salah satu kawasan dengan tuntutan kompensasi cukup kuat.
“Warga terutama Dusun Genengwatu minta kompensasi berupa uang sebesar 5 juta per tahun. Tapi di sisi lain banyak pro dan kontra, mintanya daripada uang mending beras,” ungkap Suprayitno.
Tinggalkan Balasan