JAKARTA, Tandaglobal.news — Gulma suket teki (Cyperus rotundus L.) dikenal sulit diberantas di perkebunan tebu. Meski bagian atasnya telah dicabut, tanaman ini dapat tumbuh kembali karena umbi dan rimpangnya masih tertinggal di dalam tanah. Fenomena tersebut kini menjadi analogi satire terhadap polemik surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Suket teki merupakan gulma dari famili Cyperaceae yang banyak ditemukan di kawasan pertanian, termasuk perkebunan tebu di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Keberadaan gulma ini menjadi persoalan bagi petani karena bersaing dengan tanaman tebu dalam memperoleh air, unsur hara, dan ruang tumbuh. Jika tidak dikendalikan secara menyeluruh, pertumbuhannya dapat mengganggu perkembangan tanaman utama sekaligus meningkatkan biaya pemeliharaan kebun.
Pengendaliannya tidak cukup hanya dengan memotong atau mencabut bagian tanaman yang terlihat di permukaan tanah. Umbi dan rimpang yang tertinggal berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru.
Analogi tersebut kemudian digunakan untuk menyindir persoalan lain yang menjadi perhatian publik, yakni polemik Suket penyetaraan pendidikan Gibran.
Polemik itu semakin menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 tersebut, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut. Salinan lengkap putusan kemudian diunggah pada 10 November 2026.
Salah satu persoalan yang menjadi pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan. Dokumen tersebut dinilai tidak cukup membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan sebagaimana dipersyaratkan.
Polemik administrasi pendidikan itu kemudian menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Berbagai pandangan muncul mengenai transparansi dokumen, prosedur penyetaraan, hingga kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan.
Dalam tulisan satir yang membandingkan suket teki dan suket pejabat, kedua persoalan tersebut digambarkan sebagai hal berbeda yang sama-sama membutuhkan penyelesaian.
Jika suket teki mengganggu produktivitas tanaman tebu, polemik administrasi pejabat dikhawatirkan menguras energi publik apabila terus berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pesan yang disampaikan cukup sederhana. Persoalan gulma harus diselesaikan melalui ilmu pertanian, sedangkan persoalan administrasi pejabat harus dituntaskan melalui fakta, transparansi, dan kepastian hukum.
Sebab, petani membutuhkan tanaman tebu yang tumbuh sehat dan produktif, sementara masyarakat membutuhkan penyelesaian persoalan pemerintahan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tinggalkan Balasan