JAKARTA, Tandaglobal.news — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak serta-merta menghilangkan hak keuangan dan fasilitas negara yang telah diatur bagi mantan Wakil Presiden. Apabila pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, Gibran berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam Pasal 6 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dengan demikian, besaran pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan yang diterima selama menjabat.
Selain pensiun pokok, Pasal 7 juga mengatur sejumlah hak tambahan bagi mantan Wakil Presiden. Hak tersebut meliputi tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk kebutuhan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Mantan Wakil Presiden juga berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan kendaraan dari negara.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978. Ketentuan itu menyebutkan bahwa mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh satu rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Negara juga menyediakan kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi.
Pengaturan lebih lanjut mengenai rumah kediaman tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Dalam ketentuan tersebut, luas tanah rumah kediaman ditetapkan maksimal 1.500 meter persegi di Jakarta atau dengan nilai setara apabila berada di luar Jakarta. Sementara itu, luas bangunan dibatasi maksimal 1.500 meter persegi.
Adapun mengenai waktu pemberian hak pensiun, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan pemberian hak terkait dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat itu, Gibran menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Meski demikian, penyerahan surat pengunduran diri belum secara otomatis menyelesaikan proses pemberhentian. Mekanisme konstitusional tetap harus dijalankan untuk menentukan status pemberhentiannya secara resmi.
Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada prinsipnya dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Pengecualian berlaku apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, hak pensiun dan fasilitas negara yang berpotensi diterima Gibran bergantung pada hasil proses pemberhentian secara resmi. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum mengenai hak keuangan dan fasilitas yang dapat diberikan kepada mantan Wakil Presiden setelah mengakhiri masa jabatannya.
Tinggalkan Balasan