JAKARTA, Tandaglobal.news — Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kamis (1/10), di Istana Negara, Jakarta. Dalam penugasan barunya, Bahlil tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Dengan posisi tersebut, dua agenda yang sebelumnya berjalan dalam jalur koordinasi berbeda, yakni hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi, kini berada dalam satu payung koordinasi.
Bahlil menjadi penghubung antara agenda peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan kebijakan energi nasional.
Usai pelantikan, Bahlil menyatakan siap menjalankan dua tanggung jawab yang diberikan Presiden.
Ia menegaskan penugasan tersebut akan dijalankan secara penuh, baik dalam kapasitasnya sebagai Menko maupun Menteri ESDM.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi,” ujar Bahlil.
Penyatuan koordinasi tersebut tidak hanya menyangkut perubahan struktur kabinet.
Pemerintah mengarahkan hilirisasi dan transisi energi pada kepentingan yang lebih luas, mulai dari peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri hingga penguatan ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Dua agenda itu juga memiliki irisan langsung dengan kebutuhan industri.
Hilirisasi membutuhkan pasokan energi yang memadai untuk menopang kegiatan pengolahan di dalam negeri, sementara transisi energi mendorong perubahan menuju penggunaan energi yang lebih bersih.
Bahlil menyebut kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global menjadi salah satu alasan kedua agenda tersebut perlu ditangani secara lebih terintegrasi.
Di saat yang sama, tuntutan penggunaan energi bersih terus menguat sebagai bagian dari komitmen global.
“…ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” kata Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, usai pelantikan.
Penugasan ini juga melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya sudah dijalankan Bahlil.
Ia pernah memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menyiapkan proyek-proyek prioritas hilirisasi sebelum memasuki tahap implementasi.
Pada Maret 2026, Bahlil juga ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Kini, dua agenda tersebut ditempatkan di bawah satu koordinasi sekaligus tetap berada di tangan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
Konsekuensinya, pekerjaan yang menunggu bukan hanya memastikan proyek hilirisasi berjalan, tetapi juga bagaimana kebutuhan energi untuk industrialisasi dapat berjalan searah dengan target transisi energi.
Di titik itu, efektivitas penugasan baru Bahlil nantinya akan terlihat dari sejauh mana penyatuan koordinasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan proyek konkret, bukan berhenti pada perubahan struktur pemerintahan.
Tinggalkan Balasan