JAKARTA, Tandaglobal.news — Perubahan skema insentif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menimbulkan persoalan bagi mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penyesuaian pembiayaan operasional dan acuan jumlah tenaga kerja memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaan para relawan yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema insentif dapur SPPG dari sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang benar-benar disalurkan. Kebijakan tersebut berlaku mulai 5 Oktober 2026 berdasarkan Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026.
Dalam skema pembiayaan baru, anggaran Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat terdiri atas Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp2.000 untuk insentif layanan SPPG.
Selain mengubah skema insentif, BGN juga menetapkan acuan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kapasitas pelayanan dapur. Untuk dapur yang melayani 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat, kebutuhan relawan menjadi 15 orang.
Sementara itu, dapur dengan kapasitas 1.500 hingga 1.999 penerima manfaat memiliki acuan 24 relawan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 33 orang untuk kapasitas 2.000 hingga 2.499 penerima manfaat, serta 42 orang untuk kapasitas 2.500 hingga 2.999 penerima manfaat.
Adapun dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat memiliki acuan 47 relawan.
Penyesuaian tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan mitra dapur karena kebutuhan tenaga kerja tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah porsi makanan yang disalurkan.
Persoalan ini turut mencuat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada 10 November 2026, sebanyak 35 mitra SPPG dilaporkan berkumpul membahas dampak perubahan kebijakan terhadap operasional dapur dan nasib para
Tinggalkan Balasan