KEDIRI, Tandaglobal.news — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mempercepat penyelesaian regulasi pemerintahan desa sebagai dasar hukum pengisian perangkat desa dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Langkah ini dilakukan menyusul desakan ratusan kepala desa (kades) yang meminta percepatan pengisian perangkat desa dan pelaksanaan Pilkades.
Pemkab Kediri menegaskan bahwa seluruh proses tersebut harus menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terbaru agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan penundaan pengisian perangkat desa hingga regulasi daerah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat.
“Hasil koordinasi terakhir kami dengan Kemendagri, pengisian kekosongan Kades maupun perangkat ini memang harus segera dilaksanakan, namun wajib menunggu selesainya pembahasan Perda maupun Perbup. Kalau kita tetap memaksakan tanpa dasar hukum yang sah, otomatis akan sangat rentan terhadap celah cacat hukum,” jelas Sukadi, Jumat (6/11/2026).
Sukadi menegaskan, permintaan agar para kepala desa menahan diri bukan berarti Pemkab Kediri menghambat proses pengisian perangkat desa. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah daerah agar setiap proses memiliki landasan hukum yang jelas.
“Kita ini punya fungsi pembinaan dan pengawasan. Jangan sampai kita tidak melindungi mereka. Mereka yang menjabat harus ada dasar hukumnya. Kalau dipaksakan, nanti malah salah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, memastikan proses legislasi terkait pemerintahan desa terus berjalan.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintahan Desa telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda) Tahun 2026 di DPRD Kabupaten Kediri.
“Sekarang sudah masuk pembahasan di DPRD. Ada sekitar lima sampai tujuh Raperda prioritas, dan salah satunya adalah Perda Pemerintahan Desa karena ini dianggap sangat urgent untuk kepentingan masyarakat. Lagipula, perubahannya tidak terlalu banyak secara substansi, hanya penyesuaian dan tambahan saja,” urai Agus Cahyono.
Terkait kemungkinan dimulainya tahapan seleksi secara paralel sembari menunggu pengesahan Perda, Agus menyatakan pihaknya belum dapat memberikan kepastian.
Hal itu menyusul adanya sejumlah jabatan yang masa berlakunya akan berakhir pada 21 Desember mendatang.
Agus mengatakan, rencana tersebut masih perlu ditelaah lebih lanjut bersama Bupati Kediri, Mas Dhito.
“Intinya tetap harus menunggu Perda dan Perbup yang baru disahkan. Biar ada payung hukumnya,” pungkas Agus memastikan kehati-hatian Pemkab Kediri.
Tinggalkan Balasan