JAKARTA, Tandaglobal.news — Pemerintah terus menyiapkan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari capaian 5,45 persen pada semester I/2026 menuju 6 persen. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat enam mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan pertumbuhan membutuhkan tambahan kontribusi dari berbagai sektor.
Investasi juga perlu tumbuh lebih cepat dibandingkan produk domestik bruto (PDB) serta diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki nilai tambah tinggi dan memanfaatkan rantai nilai di dalam negeri.
“Selain itu, peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta penguatan ekspor bernilai tambah yang ditopang efisiensi logistik juga menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah saat ini terus memperkuat enam mesin pertumbuhan baru.
Pertama, pengembangan hilirisasi dan upstreaming yang telah mencatat 26 proyek groundbreaking.
Kedua, upaya mencapai swasembada energi melalui implementasi bahan bakar B50 yang mulai dijalankan sejak 1 Juli 2026.
Ketiga, pengembangan ekosistem bulion dan bank emas yang mengelola sekitar 179 ton emas dengan nilai mencapai Rp360 triliun.
Selanjutnya, pemerintah juga memperkuat tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.
Mesin pertumbuhan lainnya berasal dari pengembangan digitalisasi, industri semikonduktor, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Pemerintah juga mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Selain penguatan sektor-sektor tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Di bidang perdagangan internasional, diplomasi ekonomi terus diperkuat untuk memperluas akses pasar Indonesia.
Hingga saat ini, sebanyak 25 perjanjian dagang telah diratifikasi, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam proses perundingan.
Sementara itu, proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga terus berjalan.
Indonesia telah menyampaikan laporan untuk 20 dari total 24 bab dengan progres keseluruhan mencapai sekitar 75 persen.
“Berbagai agenda tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka Indonesia Incorporated,” ujar Airlangga.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari dinamika geopolitik global, perang dagang, hingga tekanan pada sektor energi dan logistik.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, pemerintah pada 2027 juga menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta nilai tukar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Dalam rancangan target ekonomi tersebut, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun.
Kebutuhan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sekitar 2,4 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,30–4,87 persen, tingkat kemiskinan 6,0–6,5 persen, serta rasio gini antara 0,362–0,367.
Tinggalkan Balasan