Penambahan armada dilakukan setelah luas lahan terbakar di provinsi tersebut hingga Juni 2026 mencapai sekitar 28.680 hektare, bahkan melampaui luas kebakaran sepanjang 2025 yang tercatat sekitar 26.703 hektare.
Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan difokuskan di sejumlah wilayah yang menjadi titik rawan, termasuk Kabupaten Pulang Pisau.
BNPB menyebut luas lahan terdampak karhutla di provinsi tersebut mencapai sekitar 3.069,52 hektare berdasarkan data yang digunakan dalam penanganan.
Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya.
Pemerintah juga terus melakukan pemantauan titik panas dan memperkuat kesiapsiagaan untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas.
Perubahan arah angin dan kondisi cuaca kering menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla.
Api yang belum sepenuhnya padam berpotensi kembali membesar dan menyebarkan asap ke wilayah sekitar.
Meningkatnya aktivitas karhutla tersebut mulai membawa dampak lebih luas terhadap masyarakat.
Selain kualitas udara, asap dari kebakaran di sejumlah wilayah juga berpotensi mengganggu jarak pandang dan aktivitas warga.
Pemerintah mengimbau masyarakat ikut mencegah munculnya titik api baru dengan tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan menggunakan cara membakar.
Pemantauan dan penanganan dini dinilai penting agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas.
Di tengah meningkatnya jumlah titik panas, penanganan karhutla di Kalimantan kini menjadi perhatian bukan hanya karena luas wilayah yang terbakar, tetapi juga karena dampak asap yang mulai dirasakan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari.
Tinggalkan Balasan