Tandaglobal.news | Kediri — Pemerintah Kabupaten Kediri terus mendorong penerapan digitalisasi di pasar rakyat melalui sistem pembayaran retribusi secara non tunai. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Program digitalisasi pasar sebelumnya telah diterapkan di Pasar Induk Pare dan Pasar Kras. Kini, Pemerintah Kabupaten Kediri berencana memperluas penerapan sistem tersebut ke sejumlah pasar rakyat lainnya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengatakan digitalisasi menjadi salah satu strategi untuk menekan potensi kebocoran retribusi karena setiap transaksi tercatat secara otomatis dan langsung masuk ke kas daerah.
“Digitalisasi ini dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran retribusi karena transaksi langsung masuk ke kas daerah. Selain itu, sistem ini juga dapat meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar,” ujarnya.
Menurut Tutik, semakin kecil potensi kebocoran yang terjadi, semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan daerah, baik dari sektor e-retribusi maupun e-parking.
Upaya tersebut tetap dilakukan tanpa menambah beban bagi para pedagang.
“Ini sesuai arahan Mas Bupati Hanindhito Himawan Pramana terkait upaya peningkatan PAD, namun tetap tidak membebani pedagang,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, sosialisasi digitalisasi pasar melibatkan pihak perbankan bersama perwakilan pedagang dan pengelola pasar.
Pedagang yang telah memiliki rekening nantinya akan difasilitasi pembuatan kode QRIS yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi jual beli sekaligus pembayaran retribusi.
Selain menciptakan tata kelola pasar yang lebih transparan, sistem pembayaran digital juga dinilai mampu meningkatkan daya saing pedagang.
Seiring meningkatnya penggunaan mobile banking dan dompet digital di kalangan masyarakat, transaksi di pasar diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis.
Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyiapkan pendampingan bagi pedagang lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital.
Melalui kerja sama dengan pihak perbankan, akan disediakan petugas laku pandai yang membantu kebutuhan transaksi keuangan para pedagang di lingkungan pasar.
“Melalui penerapan digitalisasi pasar rakyat ini kami berharap kepercayaan masyarakat, khususnya para pedagang, semakin meningkat karena seluruh pungutan menjadi lebih jelas, transparan, dan akuntabel,” pungkas Tutik.
Tinggalkan Balasan