Tandaglobal.news | Kabupaten Kediri — Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri masih membuka penjaringan peserta didik meski Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah dimulai. Hal itu dimungkinkan karena sekolah menerapkan sistem multi entry dan multi exit, sehingga siswa yang memenuhi kriteria tetap dapat bergabung tanpa harus menunggu tahun ajaran berikutnya.
Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri, Fadli M.Pd., menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru seperti sekolah pada umumnya. Calon siswa dijaring melalui proses penjangkauan oleh pemerintah berdasarkan data keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada penerimaan siswa baru. Yang ada adalah penjangkauan. Dinas Sosial bersama pendamping PKH mendatangi langsung calon siswa untuk memastikan kondisi keluarganya sesuai kriteria yang ditetapkan,” kata Fadli.
Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah peserta didik yang telah terdata mencapai 249 siswa, terdiri atas 24 siswa jenjang SD, 107 siswa SMP, dan 118 siswa SMA.
Semula pemerintah menyiapkan kuota masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena minat terhadap pendidikan berasrama pada jenjang SD masih relatif rendah, sebagian kuota kemudian dialihkan ke tingkat SMP dan SMA.
Meski kegiatan MPLS telah berjalan, proses penjangkauan peserta didik tetap dilakukan. Menurut Fadli, sistem multi entry memberi kesempatan bagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk masuk sekolah setelah melalui proses verifikasi.
“Kami masih menunggu perkembangan data dari Dinas Sosial dan pendamping PKH. Kalau ada anak yang memenuhi kriteria dan siap bergabung, tetap bisa diterima sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain memastikan ketersediaan peserta didik, pihak sekolah juga terus menyelesaikan berbagai fasilitas pendukung. Seluruh siswa yang mengikuti MPLS dipastikan telah memiliki ruang belajar dan asrama yang siap digunakan.
Khusus untuk jenjang SD, penataan asrama masih dilakukan secara bertahap. Untuk sementara, para siswa menempati sebagian fasilitas asrama yang tersedia di lingkungan SMP hingga seluruh sarana siap digunakan.
Komposisi peserta didik SD yang berasal dari berbagai kelompok usia juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan proses belajar. Karena itu, sekolah berencana membagi pembelajaran ke dalam tiga kelompok agar pendampingan dapat disesuaikan dengan perkembangan usia masing-masing siswa.
“Karena ada anak usia kelas 1 sampai kelas 6, maka kami usulkan pembelajaran dibagi menjadi tiga kelompok. Jadi pendampingannya bisa lebih maksimal sesuai perkembangan usia mereka,” ungkap Fadli.
Di bidang tenaga pendidik, Sekolah Rakyat masih mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kediri sembari menunggu proses rekrutmen guru oleh Kementerian Sosial selesai. Pemkab Kediri telah menugaskan enam guru kelas SD, satu guru pendidikan jasmani, serta 13 guru mata pelajaran SMP untuk membantu operasional sekolah.
Setelah MPLS berakhir pada 31 Juli 2026, seluruh peserta didik akan mengikuti program matrikulasi selama satu bulan. Program tersebut bertujuan menyamakan kemampuan dasar siswa yang berasal dari latar belakang pendidikan dan sosial yang beragam sebelum memasuki pembelajaran reguler.
Melalui sistem pendidikan berasrama, mekanisme penjangkauan bagi keluarga miskin ekstrem, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Jurnalis: Wildan Wahid Hasyim
Tinggalkan Balasan