Oleh: 
Tandaglobalnews | SEMARANG — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa Tengah untuk memprioritaskan pembelian telur dari peternak lokal guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan tersebut disampaikan Taj Yasin saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Menurut Taj Yasin, keberadaan ribuan dapur MBG di Jawa Tengah harus mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dengan melibatkan peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok bahan pangan.
“Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai sekitar 720.902 kilogram per minggu. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun.
Sementara itu, kebutuhan daging ayam untuk program MBG tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 1.452.587 kilogram per minggu atau sekitar 75,5 ribu ton per tahun, setara dengan sekitar 1,3 persen dari total produksi ayam di Jawa Tengah.
Untuk meningkatkan penyerapan hasil peternakan lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menyusun kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kesepakatan tersebut akan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal dalam memenuhi kebutuhan SPPG.
“Kita akan membuat kesepakatan, bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini,” tegasnya.
Taj Yasin mencontohkan, apabila terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayur, dan bahan pangan lainnya sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu oleh pemasok dari wilayah setempat. Selain memperkuat ekonomi lokal, langkah ini juga dinilai mampu menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun peternak.
Ia juga menyoroti masih adanya peternak yang menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp26.000 per kilogram.
“Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat, tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahan baku lokal terserap secara optimal. Pengawasan juga akan diperkuat melalui Satgas MBG kabupaten/kota bersama BGN agar rantai pasok berjalan sesuai tujuan program.
Saat ini, Program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 pemasok lainnya sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha dan produsen pangan lokal.
Sumber : jatengprov.go.id
