PADANG LAWAS UTARA, Tandaglobal.news — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara hingga ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut menjadi perhatian setelah muncul sejumlah fakta persidangan terkait penganggaran dua proyek jalan dengan nilai sekitar Rp165 miliar.
Dua proyek yang menjadi sorotan tersebut berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru.
Persoalan penganggaran kedua proyek terungkap melalui keterangan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Muhammad Haldun, dalam persidangan.
Ia menerangkan bahwa anggaran kedua proyek tersebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025, tetapi dialokasikan melalui pergeseran anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Mekanisme tersebut menjadi perhatian karena pergeseran anggaran disebut berlangsung hingga enam kali melalui peraturan gubernur.
Nama Bobby Nasution kemudian muncul dalam kesaksian mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Dalam persidangan, Topan mengaku pernah melaporkan rencana pembangunan kedua ruas jalan tersebut kepada Bobby.
Topan juga menyebut pembangunan jalan itu merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) gubernur dan wakil gubernur.
Meski demikian, keterangan tersebut merupakan kesaksian dalam persidangan dan belum membuktikan adanya keterlibatan pidana Bobby Nasution.
Menanggapi perkembangan tersebut, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa fakta yang terungkap selama proses penyidikan maupun persidangan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan perkara.
“Jadi setiap fakta-fakta baik di proses penyidikan yang berjalan saat itu dan fakta-fakta di persidangan termasuk juga yang kemudian menjadi dasar teman-teman di penyidikan mengembangkan perkara ini,” kata Taufik.
Ia menjelaskan bahwa penyidikan yang berjalan saat itu masih berfokus pada klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara yang menggunakan anggaran APBN.
Namun, KPK membuka kemungkinan menelusuri persoalan lain di lingkungan pemerintah daerah yang menggunakan sumber anggaran berbeda.
Perkembangan penyidikan berlanjut pada November 2026. Pada 9–10 November, penyidik KPK menggeledah enam lokasi di Sumatera Utara.
Lokasi tersebut terdiri atas dua kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan II BBPJN Sumut serta empat rumah, termasuk rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut dan sejumlah pihak swasta.
Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara.
Selanjutnya, pada 11–12 November, KPK memanggil sejumlah saksi dari lingkungan BBPJN Sumut dan perusahaan kontraktor untuk mendalami proses serta mekanisme pembangunan jalan di wilayah tersebut.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. Dalam perkara awal tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Penyidikan kemudian dikembangkan hingga lembaga antirasuah menetapkan delapan tersangka tambahan dari lingkungan BBPJN Sumut.
Hingga 14 November 2026, belum ada pengumuman resmi KPK yang menetapkan Bobby Nasution sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Pendalaman terhadap fakta persidangan dan kemungkinan pengembangan penyidikan tetap harus dibedakan dari penetapan status hukum seseorang.
Tinggalkan Balasan