Tandaglobal.news | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, serta direktur utama badan usaha milik negara (BUMN) ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk membahas percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta sejumlah pimpinan BUMN yang akan mendukung implementasi program tersebut.
Turut hadir Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, beserta sejumlah pejabat terkait yang berperan dalam pengembangan ekosistem koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan salah satu agenda utama rapat ialah melaporkan perkembangan sosialisasi pembentukan Kopdes Merah Putih yang telah dilaksanakan di berbagai daerah.
Menurut Yandri, pemerintah terus memperluas pemahaman masyarakat desa mengenai tujuan dan manfaat koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai kementerian serta organisasi yang memiliki jaringan hingga tingkat desa.
“Pemerintah menggandeng sekitar sepuluh asosiasi kepala desa dan perangkat desa untuk memberikan pemahaman mengenai program Kopdes Merah Putih sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan keterlibatan kepala desa dan perangkat desa menjadi faktor penting karena mereka akan menjadi ujung tombak dalam pembentukan, pengelolaan, serta pengawasan koperasi di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo juga membahas berbagai aspek teknis operasional koperasi, termasuk mekanisme penyaluran barang-barang bersubsidi melalui Kopdes Merah Putih agar lebih tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat.
Menurut Ferry, koperasi desa nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi simpul layanan ekonomi yang mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Selain aspek operasional, pemerintah juga membahas skema pembiayaan Kopdes Merah Putih yang mencakup sumber pendanaan, pola pembiayaan, hingga besaran suku bunga pinjaman agar koperasi memiliki ruang berkembang tanpa membebani anggotanya.
Pembahasan mengenai pembiayaan menjadi perhatian pemerintah karena akan menentukan keberlanjutan operasional koperasi dalam jangka panjang. Presiden Prabowo sebelumnya juga menekankan pentingnya dukungan pendanaan bagi koperasi saat peringatan Hari Koperasi Nasional.
Rapat tersebut turut membahas pola koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar seluruh kebutuhan operasional Kopdes Merah Putih dapat dipenuhi secara terintegrasi, mulai dari penyediaan logistik, dukungan energi, hingga sistem distribusi barang dan jasa.
Program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dari tingkat desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi modern berbasis kebutuhan masyarakat.
Koperasi tersebut tidak hanya akan menjalankan fungsi simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, layanan pembiayaan usaha, penyedia sarana produksi pertanian, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta berbagai layanan ekonomi lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa.
Melalui sinergi berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN, pemerintah berharap operasional Kopdes Merah Putih dapat dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga menargetkan keberadaan koperasi tersebut mampu meningkatkan aktivitas ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan nasional, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke pelosok daerah.
Tinggalkan Balasan