JAKARTA, Tandaglobal.news — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluapkan kemarahannya terkait dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia mempertanyakan tindakan pihak-pihak yang diduga menyelewengkan uang negara yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menghadiri acara Pekan Peduli Sampah Nasional di Sekolah PDIP, Jakarta, Senin (9/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengaku tidak habis pikir dengan dugaan penyelewengan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan bencana.
“Kok tega ya. Duh gemes deh gua. Rasanya kalau saya laki, saya suka bilang nih sama Pak Hasto, kalau gua laki ya, Tuhan kasih gua perempuan, kalau laki kenapa, gua tamparin tau nggak,” ujar Megawati.
Megawati juga menilai praktik korupsi dapat merusak negara. Terlebih, pemerintah masih menghadapi persoalan utang yang harus ditanggung negara.
Ia mempertanyakan bagaimana negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat apabila anggaran publik justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Biarin dia sadar gitu bahwa dia merusak negara. Ya Allah enak banget ya korupsi sekarang ya. Lah iya terus kita mau hidup pakai apa kalau banyak ini, banyak utang,” imbuhnya.
Kasus yang disinggung Megawati tersebut saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai BNPB.
Kelima tersangka tersebut adalah Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin. Bima Setiawan diketahui merupakan adik kandung mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
KPK mengungkapkan sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang diduga terafiliasi dengan Bima memperoleh proyek pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024 hingga 2026.
Total nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar.
Penyidik juga menduga terdapat penyalahgunaan dana pengadaan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Bima.
Selain menetapkan lima orang sebagai tersangka, KPK telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer TNI dan mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam konstruksi perkara tersebut.
Dugaan keterlibatan prajurit TNI itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sementara itu, penyidikan terhadap lima tersangka terus berjalan untuk mengungkap keseluruhan aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Tinggalkan Balasan