KEDIRI, Tandaglobal.news — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kediri terus mengawal keakuratan data pemilih melalui pengawasan langsung di lapangan. Berdasarkan arahan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Syaifuddin Zuhri, tim yang dipimpin Komisioner Bidang Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas, Siswo Budi Santoso, menggelar uji petik data kependudukan di Desa Sumberduren, Kecamatan Tarokan, dan Desa Kedungsari pada November 2026.
Kegiatan tersebut mengungkap sejumlah persoalan terkait administrasi kependudukan, mulai dari tingginya mobilitas penduduk hingga kendala sinkronisasi pencatatan data di tingkat pemerintahan desa.
Di Desa Sumberduren, tim Bawaslu menemukan dinamika perpindahan penduduk yang cukup tinggi dengan penurunan jumlah penduduk secara neto.
“Dari hasil uji petik di Desa Sumberduren, kami mendapati mobilitas warga yang cukup tinggi. Sebanyak 70 warga tercatat pindah domisili keluar desa, sementara 57 orang berstatus pindah masuk. Selain itu, kami juga mencatat ada 64 warga yang meninggal dunia dalam periode tersebut,” ungkap Siswo Budi Santoso.
Ia menambahkan, warga yang pindah keluar tersebar ke berbagai daerah, seperti Nganjuk, Jombang, Blitar, Gresik, Jakarta Timur, hingga Papua dan Lampung.
Sementara itu, warga yang pindah masuk mayoritas berasal dari Nganjuk, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, hingga Sragen.
Selain memantau arus perpindahan penduduk, Bawaslu juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi pemilih pemula agar tidak terlewat dalam proses pemutakhiran data pemilih.
“Fokus pengawasan kami tentu juga menyasar para calon pemilih pemula. Dari data yang kami peroleh, ada 53 penduduk yang baru menginjak usia 17 tahun. Mereka tersebar di tiga dusun, yakni Dusun Sumberduren, Templek, dan Brambang. Hak suara mereka ini harus dikawal ketat agar bisa masuk dalam daftar pemilih,” tambah Siswo.
Berbeda dengan Desa Kedungsari, pelaksanaan uji petik di lokasi tersebut justru menemukan kendala dalam memperoleh data mutasi penduduk.
Setelah dikonfirmasi kepada Kaur Kesra setempat, tim mengetahui bahwa masyarakat kini cenderung mengurus administrasi pindah masuk langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tanpa terlebih dahulu melaporkannya ke pemerintah desa.
“Berbeda kondisinya saat kami ke Desa Kedungsari. Kami tidak bisa memperoleh data mutasi penduduk, dan setelah dikonfirmasi kepada Kaur Kesra setempat, ternyata masyarakat sekarang cenderung mengurus administrasi pindah masuk langsung ke Disdukcapil tanpa melapor ke desa terlebih dahulu. Bahkan, angka kematian pun tidak tercatat di desa,” jelasnya.
Terputusnya rantai informasi administrasi kependudukan di tingkat pemerintahan desa tersebut menjadi catatan penting bagi Bawaslu Kabupaten Kediri.
Ketiadaan arsip perpindahan penduduk dan laporan kematian di balai desa dinilai dapat menyulitkan petugas dalam melakukan sinkronisasi data kependudukan di tingkat bawah.
Hasil uji petik di kedua desa tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi komprehensif sekaligus dasar penyusunan rekomendasi perbaikan.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong koordinasi yang lebih terpadu antara penyelenggara pemilu, aparat desa, dan Disdukcapil demi mewujudkan data pemilih yang akurat dan berkualitas.
Tinggalkan Balasan