Sementara itu, proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga terus berjalan.
Indonesia telah menyampaikan laporan untuk 20 dari total 24 bab dengan progres keseluruhan mencapai sekitar 75 persen.
“Berbagai agenda tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka Indonesia Incorporated,” ujar Airlangga.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari dinamika geopolitik global, perang dagang, hingga tekanan pada sektor energi dan logistik.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, pemerintah pada 2027 juga menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta nilai tukar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Dalam rancangan target ekonomi tersebut, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun.
Kebutuhan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sekitar 2,4 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,30–4,87 persen, tingkat kemiskinan 6,0–6,5 persen, serta rasio gini antara 0,362–0,367.
Tinggalkan Balasan