JAKARTA, Tandaglobal.news — Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan untuk memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan.
Kepala Negara bertolak dari Jakarta menuju Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan setelah pemerintah sebelumnya mengerahkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai unsur terkait untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
Prabowo dijadwalkan melihat kondisi penanganan secara langsung sekaligus memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan keberangkatan Presiden merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat penanganan karhutla secara terpadu.
“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Sebelum berangkat, Presiden telah memberikan penugasan khusus kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung ke wilayah yang terdampak.
Penanganan dibagi ke empat provinsi di Kalimantan dengan melibatkan unsur pimpinan masing-masing institusi.
Di Kalimantan Barat, Panglima TNI dan Kapolri mendapat tugas untuk memimpin penanganan.
Untuk Kalimantan Tengah, tanggung jawab diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Sementara itu, penanganan di Kalimantan Selatan melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Astamaops Polri.
Adapun di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri ditugaskan turun langsung ke lapangan.
Pembagian tugas tersebut ditujukan agar respons terhadap kebakaran tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemerintah menginginkan pengerahan personel, peralatan, pemadaman, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dapat dilakukan secara cepat dan bersamaan.
Teddy menyebut Presiden meminta seluruh jajaran mengutamakan kecepatan dan efektivitas dalam menangani kebakaran.
Langkah tersebut diperlukan agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat segera ditekan.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” kata Teddy.
Selain pemadaman, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek penegakan hukum.
Setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan dalam proses penanganan karhutla diminta untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
“Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Keterlibatan langsung Presiden menjadi bagian dari penguatan respons pemerintah terhadap karhutla di Kalimantan.
Pemerintah sebelumnya juga telah memperkuat operasi gabungan dengan melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat.
Kementerian Kehutanan pada 21 Agustus mencatat sebanyak 12.880 personel gabungan telah terlibat dalam operasi pengendalian karhutla di Kalimantan.
Operasi tersebut telah memasuki hari ke-48 dan mencakup sejumlah unsur pemerintah serta masyarakat.
Dengan kunjungan langsung tersebut, pemerintah berupaya memastikan penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, pengendalian dampak lingkungan, serta penindakan apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Tinggalkan Balasan