KEDIRI, Tandaglobal.news — Memasuki bulan kemerdekaan, sejumlah komunitas di Kabupaten Kediri kembali menggaungkan gerakan syukur kebangsaan. Melalui Situs Persada Soekarno Ndalem Pojok Kediri, mereka berkirim surat kepada Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, hingga sejumlah lembaga negara untuk mengajak masyarakat memperingati 18 Agustus sebagai momentum penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Surat tersebut berisi permohonan doa restu sekaligus laporan mengenai rangkaian syiar kebangsaan yang akan digelar di Situs Ndalem Pojok Kediri.
Selain Presiden dan pimpinan parlemen, surat juga ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI, Menteri Pertahanan, Kepala BPIP, hingga Lemhannas.
Ketua Umum Situs Ndalem Pojok Persada Soekarno Kediri sekaligus penanggung jawab kegiatan, R.M. Suhardino, S.E., mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, 18 Agustus memiliki kedudukan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Terlebih, tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008.
Keppres tersebut menyebut pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai salah satu tonggak sejarah berdirinya NKRI.
“Secara hukum tata negara, Keppres Nomor 18 Tahun 2008 telah menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Namun jauh di atas itu, fakta sejarah mencatat bahwa 18 Agustus 1945 adalah hari sah berdirinya NKRI secara de jure,” ujar Suhardino, Sabtu (8/8/2026).
Ia menilai perlu ada pemahaman yang lebih luas di masyarakat mengenai makna 17 dan 18 Agustus 1945.
Dalam pandangan komunitas yang terlibat, 17 Agustus merupakan momentum Proklamasi Kemerdekaan, sementara 18 Agustus menjadi momentum penguatan fondasi negara melalui sidang PPKI.
Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945, menetapkan rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, serta memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Rangkaian tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan pemerintahan Indonesia pascaproklamasi.
Delapan Tahun Digelar Secara Swadaya
Gerakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tasyakuran 17 dan 18 Agustus yang secara rutin digelar di Situs Ndalem Pojok Kediri.
Tradisi tersebut telah berlangsung selama delapan tahun sejak pertama kali dirintis pada 2018. Belasan komunitas di Kediri turut mendukung kegiatan tersebut.
Menariknya, seluruh agenda disebut digelar secara mandiri melalui gotong royong masyarakat, tanpa mengandalkan proposal sponsorship maupun pendanaan komersial.
Ari Hakim LC, panitia seksi tasyakuran 18 Agustus, mengatakan semangat swadaya tersebut menjadi bagian penting dari gerakan yang mereka bangun.
“Di tengah dinamika bangsa hari ini yang sering diuji krisis integritas dan maraknya kasus korupsi, keikhlasan adalah benteng utama kita. Gerakan ini murni swadaya masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur mendalam atas nikmat kemerdekaan bangsa dan berdirinya negara,” ujarnya.
Melalui surat kepada pemerintah pusat dan pimpinan lembaga negara, komunitas di Kediri berharap gagasan tasyakuran 18 Agustus dapat memperoleh perhatian lebih luas dan berkembang menjadi gerakan syukur kebangsaan di berbagai daerah.
Salah satu Ketua JKPHS Kabupaten Kediri, Erni Nengtyas, mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara.
*“Kami senantiasa berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan memohon doa restu serta dukungan dari segenap rakyat Indonesia.” *ungkapnya.
“Semoga tasyakuran kebangsaan ini berjalan lancar dan bisa menumbuhkan kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara. Itulah pentingnya tasyakuran tanggal 17 dan tanggal 18 ini,” tambah Erni.
Tinggalkan Balasan