By 
Tandaglobalnews | JAKARTA – Warga Swiss menolak usulan pembatasan jumlah penduduk hingga maksimal 10 juta jiwa dalam referendum yang digelar pada Minggu (14/6/2026). Gagasan yang diusung Partai Rakyat Swiss (SVP) itu menuai perdebatan luas karena dinilai berpotensi mengganggu perekonomian dan hubungan negara tersebut dengan Uni Eropa.
Usulan tersebut bertujuan membatasi jumlah penduduk Swiss agar tidak melampaui 10 juta jiwa pada tahun 2050. Saat ini, populasi negara tersebut telah mencapai lebih dari 9,1 juta jiwa dan diperkirakan terus bertambah dalam beberapa dekade mendatang.
Jika referendum disetujui, pemerintah Swiss diwajibkan menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap imigrasi, izin tinggal, serta reunifikasi keluarga apabila jumlah penduduk mencapai 9,5 juta jiwa sebelum 2050.
Partai SVP yang dikenal berhaluan kanan menilai pertumbuhan populasi yang pesat dapat menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur, perumahan, layanan sosial, sumber daya alam, serta kualitas hidup masyarakat Swiss.
Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan penduduk Swiss sebagian besar didorong oleh arus imigran dari negara-negara Uni Eropa. Saat ini, sekitar 27 persen penduduk Swiss merupakan warga negara asing.
Namun, mayoritas pemilih tidak sependapat dengan gagasan tersebut. Hasil referendum menunjukkan sekitar 54,79 persen pemilih menolak usulan pembatasan populasi, sementara 45,21 persen mendukungnya. Tingkat partisipasi pemilih tercatat mencapai 58,86 persen.
Pengamat politik dari lembaga survei GFS Bern, Urs Bieri, menyebut masyarakat Swiss masih meragukan efektivitas kebijakan tersebut dan lebih mengkhawatirkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
Menurutnya, banyak warga menilai pembatasan populasi dapat memperburuk hubungan Swiss dengan Uni Eropa yang selama ini menjadi mitra dagang terbesar negara tersebut. Selain itu, kebijakan tersebut juga dikhawatirkan memengaruhi pasar tenaga kerja yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing.
Penolakan juga datang dari sejumlah anggota kabinet dan kalangan pengusaha. Mereka memperingatkan bahwa pembatasan imigrasi berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya saing nasional, serta mempersulit perusahaan mendapatkan pekerja yang dibutuhkan.
Referendum ini menjadi perhatian internasional karena Swiss dikenal memiliki sistem demokrasi langsung yang memungkinkan warga mengajukan usulan kebijakan melalui referendum setelah memperoleh dukungan minimal 100 ribu tanda tangan dalam waktu 18 bulan.
Meski banyak negara menerapkan kebijakan pengendalian imigrasi, referendum untuk membatasi jumlah penduduk secara langsung seperti yang dilakukan Swiss masih tergolong langka di dunia.
Sumber : cnnindonesia.com
