By 
Tandaglobal.news | Jakarta, 15 Juni 2026 – Keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak dapat dinilai hanya dari dokumen atau usulan yang tertulis di atas kertas, melainkan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh unsur dunia pendidikan di lapangan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, dalam sambutan penutup acara SEAMEO Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (11/6).
Menurutnya, keberhasilan pertemuan tingkat kawasan ini tidak hanya dilihat dari materi yang disampaikan atau kesepakatan yang dihasilkan. Lebih dari itu, keberhasilan baru tercapai jika kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan, program yang dijalankan berjalan efektif, serta terjalin kerja sama yang erat. Pada akhirnya, dampak positifnya harus bisa dirasakan langsung oleh siswa, guru, tenaga pendidik, dan masyarakat luas di seluruh wilayah.
“Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya terlihat dari presentasi atau rekomendasi yang dibuat. Keberhasilan sesungguhnya terwujud ketika kebijakan lebih tepat sasaran, program berjalan lebih efektif, kerja sama semakin kuat, dan dampak baiknya dirasakan oleh siswa, guru, serta masyarakat di wilayah kita,” tegas Atip.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus menggabungkan tiga unsur utama, yaitu hasil penelitian yang teruji, perumusan kebijakan, serta penerapannya di lapangan. Kebijakan yang baik tidak boleh hanya berdasarkan dugaan, melainkan harus didasarkan pada data dan fakta yang jelas agar pelaksanaannya benar-benar tepat guna.
“Kebijakan yang kokoh tidak lahir dari asumsi semata, melainkan harus didukung oleh data dan bukti yang valid agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” imbuhnya.
Ia juga mengajak semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk berani menyesuaikan diri dan melakukan perubahan yang mendasar. Menurutnya, perubahan adalah hal yang pasti terjadi dan sangat dibutuhkan demi kemajuan pendidikan ke depan.
“Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari dan justru menjadi kunci masa depan yang lebih baik. Di sini kita paham bahwa bukti sangat penting. Kebijakan yang lebih baik membutuhkan data yang kuat, pelaksanaan yang lancar membutuhkan kerja sama yang baik, dan kemajuan yang berkelanjutan memerlukan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi,” jelasnya.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan di Asia Tenggara, antara lain pesatnya perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan dunia kerja, masalah lingkungan, serta masih adanya kesenjangan akses pendidikan bagi sebagian anak.
Lebih lanjut, Atip menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan bersama. Karena itu, Indonesia menawarkan nilai luhur bangsa, yaitu semangat gotong royong, sebagai dasar kerja sama lintas pihak yang melibatkan pendidik, keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendukung, hingga dunia usaha.
Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan tidak ada satu pun anak, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung, kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.
“Kita harus bahu-membahu memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau kondisinya, bisa mengakses pendidikan berkualitas dan mengembangkan potensi terbaiknya,” pungkasnya.
