Kediri, TandaGlobalNews – Permintaan pedagang agar rencana penerapan sistem parkir digital di sejumlah pasar Kota Kediri dihentikan mendapat respons dari Perumda Pasar Joyoboyo.
Direktur Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri, Djauhari Luthfi, mengatakan, pihaknya tidak dapat serta-merta menghentikan kebijakan tersebut.
Menurut Djauhari, penerapan digitalisasi pasar merupakan bagian dari rekomendasi rapat paripurna DPRD Kota Kediri sekaligus kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong digitalisasi pengelolaan pasar.
“Kalau penghentian kami tidak bisa, karena harus kami lakukan digitalisasi. Itu sudah rekomendasi paripurna dewan saat itu, dan Pemkot Kediri. Itu rencana bisnis kami memang menerapkan digitalisasi pasar,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan aspirasi yang disampaikan para pedagang tetap menjadi perhatian. Termasuk keputusan pedagang yang meminta agar rencana penerapan parkir digital tersebut dihentikan atau ditinjau kembali.
Djauhari menyebut keputusan dan aspirasi dari pedagang akan dipertimbangkan serta menjadi bahan laporan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan tersebut.
“Selain peningkatan PAD kami memang transparansi digitalisasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua pasar nanti akan ada digitalisasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Pedagang Pasar Bandar, Zaenal Arifin, mengatakan, persoalan parkir digital portal telah berulang kali disampaikan kepada Pemerintah Kota Kediri maupun pengelola pasar. Menurutnya, penerapan portal parkir tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh pedagang.
“Sudah disampaikan banyak ke Pemkot maupun kepala pasar, terutama portalisasi (parkir digital) yang tidak pernah menunjang dan sudah ada kegagalan. Itu saya sampaikan,” katanya.
Ia mencontohkan penerapan sistem serupa di Pasar Setono Betek. Berdasarkan pengamatannya, portal yang sebelumnya digunakan di pasar tersebut kini sudah tidak lagi diterapkan.
“Di Setono Betek saya kemarin ke sana dan tidak ada sama sekali, sudah dicabut,” terangnya.
Zaenal juga menyoroti penerapan sistem portal di Pasar Grosir Ngronggo. Dia mengaku, keberadaan portal justru berpotensi menghambat akses masyarakat yang hendak berbelanja. Dari pengamatannya, pukul 16.30 WIB di Pasar Grosir tidak tidur portalnya, melainkan tetap berdiri.
Ia menilai, kebijakan pengelolaan pasar seharusnya mempertimbangkan kondisi pedagang dan kemudahan masyarakat sebagai pembeli. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat membuka ruang untuk menerima masukan dari pedagang sebelum menerapkan kebijakan.
“Ini adalah usulan kita, kebijakan bawah. Bisa nggak menerima kebijakan dari bawah, karena kami ingin permudah, murah dan nyaman,” tuturnya.
Menurut Zaenal, persoalan parkir digital menjadi salah satu masalah paling mendesak yang perlu segera dibahas bersama. Ia berharap pemerintah dan pengelola pasar tidak hanya melihat sistem tersebut dari sisi pengelolaan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas perdagangan.
“Kalau saat ini yang paling urgent ya itu masalah parkir digital,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Yunus, yang juga merupakan Pedagang Pasar Bandar. Dia mengungkapkan, pedagang mempersoalkan rencana penerapan sistem portal parkir digital untuk akses masuk pasar karena perubahan akses tersebut berpotensi memengaruhi jumlah kunjungan masyarakat.
Apalagi, sebelum penerapan sistem digital, pemberlakuan tiket parkir secara manual saja sudah dirasakan berdampak terhadap aktivitas pasar.
“Dulu yang jalan raya di dalam pasar itu fasilitas umum. Itu orang lewat saja banyak. Jadi, tidak ada rencana membeli, lihat barang jadi membeli itu ada. Peluang untuk berjualan itu semakin besar, tapi adanya penutupan seperti itu otomatis peluang pengunjung jadi menurun drastis,” pungkasnya.
Editor: Rizky Rusdiyanto
Tinggalkan Balasan