Oleh: 
Tandaglobalnews MERAUKE 20 Juni – Wakil Ketua I DPRP Papua Selatan, Fadli Burhan, berharap Pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan perhatian terhadap berbagai catatan dan koreksi yang disampaikan DPRP dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.
Fadli menjelaskan, materi LKPJ Gubernur telah dibahas secara mendalam oleh DPRP Papua Selatan, mulai dari laporan panitia khusus, jawaban gubernur, hingga pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus dewan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Selatan yang berlangsung di kantor dewan setempat, Sabtu (20/6/2026).
“Saya mengikuti dan mencermati setiap tahapan persidangan dimana setiap momentum digunakan oleh anggota dewan denhan fokus dan kelengkapan dewan perspektif mungkin dalam rangka mengkritisi sekaligus memperkaya materi LKPJ ini sebagai wujud tanggung jawab kursi dewan kepada rakyat yang diwakilinya,” kata dia.
Menurutnya, seluruh fraksi di DPRP Papua Selatan telah menyampaikan pandangan akhirnya sebagai bentuk sikap politik masing-masing partai. Selain itu, kelompok khusus dewan yang mewakili masyarakat adat juga turut menyampaikan pandangan yang dilengkapi dengan berbagai rekomendasi.
Ia menilai seluruh pendapat dan rekomendasi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk masukan kolektif DPRP kepada pemerintah daerah.
“Saya berharap setiap catatan koreksi baik oleh alat elektronik dewan maupun oleh fraksi dan kelompok khusus dewan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun pekerja dan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Fadli menyebut rapat paripurna tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk menerima sejumlah materi pembahasan, di antaranya LKPJ Gubernur Papua Selatan Tahun 2025 dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Tahun 2026.
“Atas nama pimpinan dewan saya menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada bapak ibu anggota dewan yang terhormat atas ketulusannya telah menyelesaikan seluruh tahapan dalam sidang paripurna saat ini,” kata dia.
“Kepada saudara Gubernur atau yang mewakili dan seluruh OPD melalui pokok-pokok pikiran dewan untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan, hal ini,” tambah dia.
