KEDIRI,TandaGlobalNews–Pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan anggota kepolisian terus diperketat. Kali ini, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menyasar enam polres di wilayah Rayon 4 melalui supervisi penanganan pelanggaran disiplin yang digelar di Polres Kediri Kota, Rabu (11/11/2026).
Enam satuan wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut meliputi Polres Kediri Kota, Polres Kediri, Polres Tulungagung, Polres Trenggalek, Polres Nganjuk, dan Polres Jombang.
Dalam kegiatan yang melibatkan enam polres di wilayah Rayon 4 tersebut, persoalan judi online menjadi salah satu perhatian utama karena dinilai berpotensi merusak kehidupan pribadi hingga karier anggota kepolisian.
Dalam sambutannya, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menyampaikan, apresiasi atas kehadiran tim supervisi Divpropam Polri dan pendamping dari Polda Jawa Timur. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman, mengevaluasi pelaksanaan tugas, sekaligus memperbaiki mekanisme penanganan pelanggaran disiplin anggota
Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti setiap materi secara serius, termasuk menyampaikan pertanyaan maupun persoalan yang membutuhkan penjelasan langsung dari tim supervisi.
“Melalui supervisi ini, saya berharap kita semakin mampu menjaga marwah institusi Polri. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan dimanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi langsung dengan tim supervisi,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol Beny Arjanto menegaskan, kepatuhan terhadap peraturan merupakan fondasi penting dalam membentuk personel Polri yang profesional dan bertanggung jawab.
Dalam arahannya, Beny secara khusus mengingatkan bahaya keterlibatan anggota kepolisian dalam praktik perjudian daring.
“Judi online tidak hanya berisiko mengganggu kehidupan pribadi dan kondisi keuangan, tetapi juga dapat berdampak terhadap karier serta membuka peluang munculnya pelanggaran hukum lainnya,” ujarnya.
Sebagai langkah pengawasan, Divpropam Polri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online untuk melakukan pemantauan sekaligus penindakan terhadap personel yang terindikasi terlibat aktivitas perjudian melalui internet.
Beny yang juga menjabat sebagai Kasatgas Judi Online menjelaskan, sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari verifikasi Laporan Hasil Analisis (LHA) yang berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pelaksanaan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin), pemeriksaan psikologi, hingga tindak lanjut atas temuan yang diperoleh.
Dalam kegiatan Gaktibplin, pemeriksaan juga menyasar perangkat elektronik milik personel, seperti telepon genggam, laptop, dan komputer.
Ia menekankan bahwa judi online bukan sekadar persoalan kebiasaan menggunakan teknologi, melainkan aktivitas yang termasuk tindak pidana. Anggota Polri yang terbukti terlibat dapat menghadapi proses hukum sekaligus penindakan melalui mekanisme kode etik profesi.
“Yang perlu kita samakan pemahamannya adalah judi online merupakan tindak pidana. Apabila ada anggota yang terbukti terlibat, dapat dilakukan proses penegakan kode etik. Bahkan, sanksi demosi dapat diterapkan untuk memberikan efek jera,” tegasnya.
Editor: Rizky Rusdiyanto
Tinggalkan Balasan