JAKARTA, Tandaglobal.news — Danantara mempertegas larangan penggunaan fasilitas perusahaan BUMN untuk kepentingan keluarga direksi dan komisaris. Kebijakan ini menjadi perhatian di tengah sorotan terhadap tata kelola perusahaan negara serta potensi penyalahgunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi.
Ketentuan tersebut diberitakan CNBC Indonesia pada 27 Oktober 2026 dan detikFinance pada 26 Oktober 2026. Fasilitas perusahaan pada prinsipnya diperuntukkan bagi kegiatan operasional dan kepentingan bisnis, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga pejabat.
Penegasan ini mengingatkan pentingnya membedakan fasilitas jabatan dengan fasilitas keluarga. Kendaraan dinas, sopir, perjalanan dinas, penginapan, hingga pelayanan protokoler merupakan fasilitas yang penggunaannya harus berkaitan dengan kepentingan perusahaan.
Dalam praktik tata kelola perusahaan, fasilitas jabatan tidak boleh berubah menjadi sarana untuk membiayai gaya hidup keluarga pejabat. Penggunaan fasilitas bagi anggota keluarga yang menimbulkan biaya tambahan dan dibebankan kepada perusahaan juga menjadi bagian yang dibatasi dalam ketentuan tersebut.
Persoalan ini turut mengingatkan pada kritik terhadap budaya privilese di sejumlah lingkungan BUMN. Mobil dinas yang semestinya menunjang pekerjaan pejabat, misalnya, tidak seharusnya digunakan sebagai kendaraan operasional keluarga.
Begitu pula pelayanan protokoler di bandara yang semestinya berkaitan dengan kegiatan kedinasan, bukan melayani perjalanan pribadi anggota keluarga.
Perjalanan ke luar negeri dengan agenda bisnis juga tidak semestinya menjadi kesempatan untuk membiayai kegiatan wisata keluarga menggunakan anggaran perusahaan.
Meski demikian, penegasan aturan tersebut bukan bukti bahwa seluruh BUMN melakukan pelanggaran. Belum ada data yang menunjukkan seberapa luas praktik penyalahgunaan fasilitas keluarga atau berapa banyak pejabat yang pernah dikenai sanksi terkait persoalan tersebut.
Sebelumnya, Danantara Asset Management juga memiliki pedoman perilaku dan profesionalisme direksi serta dewan komisaris melalui Surat Edaran Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2025.
Pedoman tersebut mengatur penggunaan fasilitas perusahaan, termasuk pembatasan fasilitas protokoler untuk kegiatan kedinasan resmi serta larangan menggunakan anggaran perusahaan bagi kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.
COO Danantara Dony Oskaria juga menekankan pentingnya profesionalisme pengelolaan BUMN.
Dalam acara Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026 di Jakarta, ia menyampaikan, “Kita maunya seluruh manajemen BUMN itu nanti ya betul-betul profesional.”
Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa perusahaan milik negara harus dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas.
Sebab, fasilitas jabatan merupakan bagian dari kebutuhan operasional perusahaan, bukan hak istimewa yang dapat diwariskan kepada keluarga.
BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara, bukan Badan Usaha Milik Nenek.
Jangan sampai yang diangkat satu pejabat, tetapi yang menikmati fasilitas perusahaan justru satu keluarga besar.
Tinggalkan Balasan