JAKARTA, Tandaglobal.news — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa masyarakat dengan penghasilan hingga Rp54 juta per tahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil saat menjawab pertanyaan seorang siswa dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Mengutip CNBC Indonesia, Senin (9/11/2026), seorang siswa awalnya mempertanyakan pengenaan pajak terhadap keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tidak mempunyai kewajiban membayar PPh. Begitu pula masyarakat dengan penghasilan tidak melebihi Rp54 juta dalam setahun.
“Jadi kalau tidak punya uang, ya memang tidak bayar pajak. Bahkan punya penghasilan sampai dengan Rp54 juta setahun, tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak,” ujar Suahasil.
Ia kemudian memberikan ilustrasi seseorang yang memiliki penghasilan Rp100 juta dalam satu tahun. Penghasilan tersebut terlebih dahulu dikurangi dengan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta.
Dengan demikian, penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam ilustrasi tersebut adalah Rp46 juta. Perhitungan pajak selanjutnya mengikuti ketentuan tarif PPh orang pribadi yang berlaku.
Selain pekerja, Suahasil juga menjelaskan ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha mikro. Menurutnya, pengusaha orang pribadi dengan omzet usaha sampai Rp500 juta dalam setahun tidak dikenakan PPh final atas bagian omzet tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha kecil, seperti pemilik warung, pedagang gerobak, hingga pedagang di pasar yang memenuhi persyaratan perpajakan.
Suahasil menegaskan bahwa pengenaan pajak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka yang memiliki pendapatan lebih besar dikenakan pajak lebih tinggi, sedangkan masyarakat dengan penghasilan rendah memperoleh beban pajak lebih ringan.
“Jadi pajak harus kita buat sedekat mungkin supaya ada rasa adil. Yang pendapatannya lebih besar berarti bayar pajak lebih tinggi. Yang tidak punya pendapatan atau pendapatannya lebih kecil, bayar pajak lebih rendah,” jelasnya.
Menurut Suahasil, pajak pada dasarnya dikenakan ketika terdapat penghasilan atau keuntungan yang menjadi objek pajak. Karena itu, masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tidak dibebani kewajiban PPh.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar yang bertujuan memperkenalkan pengelolaan keuangan negara, sumber penerimaan negara, serta fungsi APBN kepada para siswa.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya memberikan pemahaman mengenai perpajakan sejak dini, termasuk hubungan antara penerimaan negara dan pembiayaan berbagai kebutuhan masyarakat.
Tinggalkan Balasan