KEDIRI, Tandaglobal.news — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus memperkuat komitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selama tiga tahun berturut-turut, yakni periode 2024 hingga 2026, angka kemiskinan di Kabupaten Kediri berhasil dipertahankan pada level satu digit atau di bawah 10 persen. Capaian positif tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2027.
Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menegaskan bahwa keberhasilan menjaga angka kemiskinan tetap satu digit merupakan hasil sinergi dan kerja keras lintas sektor yang harus terus dipertahankan.
Hal tersebut disampaikannya saat menutup agenda Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan di Ruang Tegowangi, Kantor BKAD, Jumat (6/11).
Berdasarkan pemutakhiran data tahun 2026, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri tercatat sebanyak 154.251 jiwa atau 9,58 persen.
Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2025, ketika jumlah penduduk miskin mencapai 157.470 jiwa atau 9,81 persen.
“Tentu ini harus kita pertahankan dan tingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak,” ungkap Wakil Bupati yang akrab disapa Mbak Dewi tersebut.
Untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, Pemkab Kediri telah merumuskan strategi komprehensif bertajuk Nawa Pratistha atau Sembilan Jalan Kebangkitan.
Sembilan arah kebijakan strategis tersebut dirancang untuk menyentuh akar permasalahan kemiskinan di masyarakat. Programnya meliputi pembangunan Rumah Data Terpadu, optimalisasi jaring pengaman sosial, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Selain itu, strategi tersebut juga mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan akses pendidikan, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan mutu layanan kesehatan, hingga optimalisasi kawasan hijau untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Dari sisi dukungan anggaran, Pemkab Kediri juga mengoptimalkan proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program penanggulangan kemiskinan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, memaparkan bahwa intervensi fiskal untuk program tersebut telah dioptimalkan dengan merujuk pada alokasi anggaran sebesar Rp510,14 miliar pada 2025.
Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk memperkuat pelayanan dasar, yakni sektor pendidikan sebesar 48,51 persen dan sektor kesehatan sebesar 31,63 persen.
“Besarnya alokasi pada dua sektor tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat,” pungkas Solikin.
Tinggalkan Balasan