MOJOKERTO, Tandaglobal.news — Sebuah foto sejarah memperlihatkan tiga tentara Belanda mengenakan sarung dan kopyah ketika berada di tengah aktivitas penjagaan wilayah Dawarblandong, Mojokerto. Foto tersebut menjadi gambaran menarik kehidupan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia sekitar 1948.
Saat itu, situasi politik dan militer di Mojokerto masih terpecah antara wilayah yang dikuasai Belanda dan daerah yang dipertahankan Republik Indonesia. Meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya mengembalikan kekuasaannya di sejumlah wilayah.
Pendudukan Belanda di Mojokerto telah berlangsung sejak 1947. Pada 17 Maret 1947, pasukan Belanda melancarkan serangan mendadak hingga berhasil menduduki Kota Mojokerto. Setelah menguasai kota, Belanda kemudian memperkuat kedudukannya dengan mendirikan sejumlah pos penjagaan di kawasan strategis.
Sejarawan Mojokerto, Ayuhanafiq, sebagaimana dikutip Radar Mojokerto, menyebutkan bahwa pos penjagaan Belanda tersebar di beberapa lokasi. Di antaranya Dinoyo, Kecamatan Jatirejo; Brangkal, Kecamatan Sooko; Gempolkerep, Kecamatan Gedeg; serta wilayah Pacet.
Garis Kekuasaan Belanda dan Republik
Pembagian wilayah kekuasaan tersebut berkaitan dengan kebijakan garis demarkasi yang dikenal sebagai Garis Van Mook. Garis ini merupakan salah satu konsekuensi dari perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda setelah Perjanjian Renville.
Di Mojokerto, pembahasan mengenai batas wilayah berlangsung melalui perundingan pada Januari 1948. Sementara itu, penetapan garis demarkasi dan status quo di wilayah Trowulan tercatat berlangsung pada 3 Februari 1948.
Keadaan tersebut menjadikan sejumlah kawasan sebagai wilayah perbatasan yang diawasi oleh kedua belah pihak. Tentara Belanda menjaga daerah yang berada di bawah kekuasaannya, sedangkan pasukan Republik mempertahankan wilayah yang masih dikuasai pemerintah Indonesia.
Pemeriksaan Surat di Wilayah Perbatasan
Pengawasan ketat di wilayah perbatasan turut memengaruhi kehidupan masyarakat. Warga yang hendak melintasi daerah kekuasaan Belanda harus menjalani pemeriksaan oleh petugas penjagaan.
Berdasarkan keterangan yang menyertai foto tersebut, masyarakat yang ingin keluar maupun memasuki wilayah kekuasaan Belanda diwajibkan menunjukkan surat khusus sebagai izin perjalanan.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa garis demarkasi bukan sekadar persoalan militer dan politik. Pembatasan wilayah juga berdampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Mojokerto dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Situasi di Mojokerto semakin sulit ketika Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948. Menghadapi kondisi tersebut, pasukan Republik mengandalkan strategi perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan.
Penelitian Nur Ainina Hafizah dari Universitas Negeri Malang (2019) mencatat bahwa perjuangan di Mojokerto melibatkan tentara Republik bersama berbagai badan kelaskaran. Pada akhir 1948, operasi gerilya di wilayah Mojokerto juga dikenal dengan nama Wingate Hayam Wuruk yang dipimpin Pamoe Rahardjo.
Kekuasaan Belanda di Mojokerto akhirnya berakhir setelah berlangsungnya proses penyerahan tanggung jawab keamanan kepada pihak Republik. Salah satu peristiwa penting dalam proses tersebut berlangsung pada 5 Desember 1949 di Alun-Alun Mojokerto.
Foto tiga tentara Belanda yang mengenakan sarung dan kopyah itu menjadi pengingat bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan tidak hanya diwarnai pertempuran besar. Di balik perjuangan tersebut, terdapat kehidupan masyarakat yang harus menghadapi pengawasan, pemeriksaan, dan pembatasan wilayah di tengah konflik antara Belanda dan Republik Indonesia.
Sumber referensi: Radar Mojokerto, penelitian Universitas Negeri Malang (2019), jurnal sejarah Universitas Negeri Surabaya (2023), dan jurnal Historia Islamica Universitas Airlangga (2022).
Tinggalkan Balasan