KEDIRI, Tandaglobal.news — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan pengalaman berbeda bagi masyarakat kecil. Di Kabupaten Kediri, sejumlah pekerja menilai perubahan kesejahteraan belum sepenuhnya mereka rasakan, mulai dari penghasilan guru honorer hingga penurunan pendapatan pekerja toko.
Nur Khofifah Dwi Agustina, yang akrab disapa Tina, merupakan guru honorer berusia 26 tahun di SDN Brumbung 1. Setelah tiga tahun mengajar, ia mengaku penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kalau ditanya cukup atau tidak, sebenarnya tidak cukup,” ujarnya.
Tina menilai perubahan kesejahteraan selama dua tahun terakhir belum signifikan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Ia juga mengaku belum pernah menerima bantuan atau tunjangan pemerintah untuk tenaga pendidik.
Selain persoalan penghasilan, Tina berharap ada kepastian mengenai status kepegawaiannya. Menurut dia, guru yang telah mengabdi selama bertahun-tahun membutuhkan kejelasan mengenai kesempatan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Berbeda dengan Tina, Kristiana, 26, guru honorer di SDN Kampungbaru 3, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, mengaku penghasilannya saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia telah lima tahun menjadi guru honorer, termasuk tiga tahun terakhir di sekolah tersebut.
Meski demikian, Kristiana menilai belum ada perubahan berarti dalam kesejahteraannya selama dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Ya tidak, sama saja. Tidak ada bedanya,” katanya.
Kristiana menyebut pernah menerima bantuan atau mengikuti program di bidang pendidikan. Namun, jenis program yang dimaksud belum dijelaskan secara terperinci. Ia juga menekankan bahwa guru perlu terus kreatif dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar.
Sementara itu, Misinem, 74, karyawan Toko Baru di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, mengungkapkan persoalan berbeda. Ia mengaku penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena penjualan di tempatnya bekerja dirasakan semakin sulit dibandingkan dengan sebelumnya.
“Bagaimana lagi, semuanya terasa mahal. Mau diatur dengan cara apa pun, tetap kurang karena tidak selaku dulu,” tuturnya dalam bahasa Indonesia.
Misinem menilai pendapatannya terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, kondisi sekarang dirasakannya lebih berat. Meski begitu, ia mengatakan harga kebutuhan pokok menurut pengamatannya relatif tidak banyak berubah. Ia juga mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial maupun fasilitas dari pemerintah.
Harapannya sederhana, yakni kondisi ekonomi kembali memungkinkan barang dagangan lebih mudah terjual sehingga penghasilan tidak semakin sulit diperoleh.
Pengalaman ketiga narasumber tersebut memperlihatkan bahwa kondisi kesejahteraan tidak selalu sama. Tina merasa penghasilannya belum cukup, Kristiana menilai penghasilannya cukup tetapi belum merasakan perubahan berarti, sedangkan Misinem menghadapi penurunan pendapatan akibat penjualan yang dirasakan melemah.
Di tingkat nasional, survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran sebesar 55,3 persen. Sementara itu, 40,9 persen responden menyatakan tidak puas.
Data Badan Pusat Statistik juga mencatat inflasi tahunan pada September 2026 sebesar 3,28 persen. Angka tersebut menggambarkan perubahan harga secara nasional, tetapi tidak secara langsung menjelaskan kondisi pendapatan para narasumber di Kabupaten Kediri.
Dua tahun pemerintahan berjalan, pengalaman para pekerja ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kebijakan pemerintah juga berkaitan dengan perubahan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kecukupan penghasilan, peluang memperoleh pendapatan, dan kepastian kesejahteraan.
Tinggalkan Balasan