KEDIRI, Tandaglobal.news — Rencana menjadikan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji pada 2027 mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Kediri. Keberadaan embarkasi haji di Kediri dinilai dapat memangkas waktu perjalanan sekaligus meningkatkan kenyamanan jamaah, khususnya dari wilayah Jawa Timur bagian selatan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa, menyebut rencana tersebut sebagai terobosan positif.
Selama ini, jamaah dari Kediri dan sejumlah daerah di sekitarnya masih harus menempuh perjalanan darat menuju Surabaya sebelum melanjutkan proses keberangkatan haji.
“Kalau saya pribadi menanggapi ini sebagai hal yang positif. Harapannya bisa mengurangi jarak tempuh dan waktu tempuh, juga agar jamaah haji lebih nyaman,” kata Anang Prakasa saat dikonfirmasi, Jumat (4/9/2026) siang.
Menurutnya, keberadaan embarkasi haji di Bandara Dhoho akan memberikan kemudahan bagi jamaah dari wilayah Jawa Timur bagian selatan.
Mereka tidak lagi harus seluruhnya menuju Surabaya untuk menjalani proses keberangkatan.
“Terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan, tidak semuanya harus ke Surabaya,” ujarnya.
Anang mengatakan perjalanan ibadah haji bagi jamaah reguler membutuhkan waktu yang panjang.
Karena itu, efisiensi sejak tahap persiapan hingga keberangkatan penting dilakukan agar kondisi fisik jamaah tetap terjaga sebelum menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci.
Ia menilai keberadaan embarkasi baru di Kediri juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi konsentrasi pelayanan keberangkatan haji di Surabaya.
Dengan adanya fasilitas Bandara Dhoho, distribusi titik keberangkatan jamaah dinilai layak dipertimbangkan.
“Kalau semua di satu tempat, ya bagaimana dengan adanya fasilitas baru, adanya Bandara Dhoho, harapannya ada inovasi. Kenapa tidak di-split saja?” tuturnya.
Anang menggambarkan, jamaah dari Kabupaten Kediri selama ini harus berkumpul sejak malam sebelum diberangkatkan secara rombongan menuju Surabaya.
Perjalanan darat menuju lokasi embarkasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam, belum termasuk proses antrean dan pelayanan setelah tiba.
Jika embarkasi haji tersedia di Kediri, waktu perjalanan tersebut dapat dipangkas secara signifikan.
Manfaatnya juga diperkirakan tidak hanya dirasakan jamaah dari Kabupaten Kediri, tetapi masyarakat dari daerah sekitar.
“Kalau ada embarkasi baru di Kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri sangat terbantu. Tentunya wilayah sekitar Kabupaten Kediri juga akan terbantu, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Surabaya,” jelasnya.
Sejumlah daerah seperti Trenggalek dan Tulungagung serta wilayah Jawa Timur bagian selatan lainnya dinilai berpotensi mendapatkan manfaat.
Terlebih bagi daerah yang akses menuju Surabaya relatif jauh atau belum terkoneksi secara optimal dengan jaringan jalan tol.
Bagi Anang, pemanfaatan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji merupakan bentuk inovasi yang patut didorong.
Apalagi, fasilitas bandara telah tersedia dan dapat dikembangkan untuk mendukung pelayanan jamaah.
DPRD Kabupaten Kediri juga melihat rencana embarkasi haji dari perspektif yang lebih luas.
Jika Bandara Dhoho nantinya benar-benar menjadi titik keberangkatan jamaah haji, peningkatan aktivitas masyarakat di sekitar bandara diperkirakan turut membuka peluang ekonomi baru.
Pelaku UMKM lokal berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya mobilitas jamaah dan keluarga pengantar.
Kebutuhan makanan, minuman, jajanan, oleh-oleh hingga berbagai keperluan selama menunggu keberangkatan dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha setempat.
“Harapannya akan ada efek positif buat masyarakat sekitar. Orang yang mengantar jamaah bisa kulineran, jajanan-jajanan juga bisa laku,” beber Anang.
Ia mengatakan pembahasan mengenai peluang tersebut sejauh ini masih dilakukan melalui komunikasi dan diskusi.
DPRD Kabupaten Kediri juga akan melihat kebutuhan regulasi maupun kebijakan apabila rencana embarkasi haji di Bandara Dhoho benar-benar direalisasikan.
Menurut Anang, DPRD pada prinsipnya siap memberikan dukungan selama seluruh proses dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Penyelenggaraan haji, kata dia, merupakan agenda nasional sehingga membutuhkan koordinasi lintas pemerintah, termasuk dengan pemerintah pusat.
“Intinya kami support dan harapannya yang menikmati juga masyarakat sekitar, baik Kabupaten Kediri dan sekitarnya,” ungkapnya.
Anang berharap rencana menjadikan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji tidak berhenti pada tataran wacana.
Jika seluruh persyaratan dan prosedur dapat dipenuhi, keberadaan embarkasi di Kediri dinilai mampu memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas pelayanan jamaah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Setiap ada inovasi atau perkembangan baru bagi saya itu sebuah harapan buat kita semua, baik sektor ekonomi, sektor ibadah, maupun kenyamanan jamaah. Harapannya semua akan baik dan positif,” pungkasnya.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga diikuti langkah Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyiapkan fasilitas pendukung.
Sebelumnya, Pemkab Kediri menyerahkan sertifikat tanah kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk mendukung rencana pembangunan Hotel Haji di kawasan Bandara Dhoho.
Lahan yang berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, tersebut memiliki luas sekitar 59.307 meter persegi.
Aset itu disiapkan sebagai salah satu fasilitas pendukung pelayanan jamaah haji di kawasan Bandara Dhoho.
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengatakan pembangunan Hotel Haji tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Kediri.
Rencana pembangunan Hotel Haji menjadi bagian dari persiapan berbagai fasilitas pendukung di sekitar Bandara Dhoho, seiring target agar bandara tersebut dapat melayani keberangkatan jamaah haji.
Dewi juga meminta dukungan masyarakat agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, keterlibatan dan dukungan berbagai pihak dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut.
“Penyerahan sertifikat tanah ini menjadi langkah strategis dalam mendukung rencana pembangunan Hotel Haji di Kabupaten Kediri,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya menyampaikan target agar Bandara Dhoho dapat dibuka sebagai embarkasi haji pada 2027.
Target tersebut membuat berbagai fasilitas pendukung perlu dipersiapkan, termasuk Hotel Haji.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk merealisasikan pembangunan fasilitas tersebut.
Jika rencana tersebut terealisasi, Bandara Dhoho tidak hanya berpotensi menjadi pintu keberangkatan jamaah haji bagi Kediri dan wilayah Jawa Timur bagian selatan, tetapi juga menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi baru di kawasan sekitar bandara.
Tinggalkan Balasan