By 
Tandaglobal.news | JAKARTA – Pemerintah menegaskan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Sikap tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (04/06/2026).
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan akan mengikuti ketentuan yang berlaku terkait jabatan pejabat yang sedang menjalani proses hukum.
“Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK. Dan, berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka-mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Prasetyo Hadi.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penegakan hukum sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Pemerintah juga menekankan bahwa proses hukum terhadap pejabat negara tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Terkait hal itu, Prasetyo Hadi memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tetap berjalan normal. Koordinasi juga telah dilakukan dengan jajaran kementerian untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Prasetyo Hadi, keberlangsungan pelayanan publik menjadi prioritas pemerintah sehingga seluruh tugas dan fungsi kementerian tetap dapat dijalankan secara optimal meskipun terdapat proses hukum yang melibatkan salah satu pejabatnya.
Lebih lanjut, Mensesneg kembali mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pejabat pemerintah agar selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara. Ia menyebut Presiden secara konsisten mengingatkan pentingnya upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Sesungguhnya dua hari ini kita sangat sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tegas Prasetyo Hadi.
Pemerintah berharap seluruh pejabat negara dapat menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen pemberantasan korupsi, menurut pemerintah, merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara dan mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
