Oleh: 
Tandaglobalnews JAKARTA, 21 Juni 2026 – Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elite politik dan partai politik untuk menunjukkan kedewasaan dalam merespons dinamika nasional yang berkembang belakangan ini. Ia menilai para pemimpin politik perlu menghindari tindakan maupun ajakan yang bernuansa provokatif dan berpotensi memperkeruh situasi.
Menurut Misbakhun, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut perlu disampaikan secara bertanggung jawab, terutama di tengah tantangan yang dihadapi bangsa akibat perkembangan situasi geopolitik global.
“Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).
Ketua Komisi XI DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sebagai contoh, ia menyinggung langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah menyusul berbagai kritik terkait dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” katanya.
Misbakhun juga menanggapi sikap sejumlah elite PDI Perjuangan terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik yang muncul belakangan ini. Ia menyatakan menghormati kritik yang disampaikan partai tersebut, namun menilai belum menemukan gagasan yang cukup substantif dan menawarkan solusi.
Menurutnya, sebagai partai yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, PDIP semestinya dapat menghadirkan kritik yang lebih matang dan konstruktif.
“PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengopersionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menilai setiap partai politik perlu menunjukkan sikap yang jelas dan konsisten, meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal. Ia mengingatkan agar partai politik tidak mengambil posisi ganda dengan berada di dalam dan di luar pemerintahan secara bersamaan.
Menurut dia, sikap politik yang ambigu tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” tambah Misbakhun.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kejelasan sikap dari partai politik.
“Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi,” kata Misbakhun.
Di sisi lain, Misbakhun mendorong seluruh partai politik untuk mengedepankan semangat kerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Ia menilai tantangan yang ada saat ini membutuhkan kontribusi pemikiran dari seluruh kekuatan politik, bukan sekadar saling menyalahkan.
“Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik ialah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat. Politik dengan wawasan kebangsaan dimana nilai-nilai kepentingan nasional harus di prioritaskan daripada kepentingan politik praktis populis,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa posisi partainya berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Pernyataan itu disampaikan merespons pandangan yang meminta PDIP menunjukkan sikap politik yang lebih tegas.
“Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6).
Ganjar menegaskan bahwa fungsi penyeimbang tidak berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Menurutnya, PDIP tetap akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat.
“Seperti cacatan kami soal MBG, KDMP, pendidikan, kesehatan, polugri, bencana, dan lain-lain. Checks and balances adalah fondasi demokrasi yang sehat,” ujarnya.
