Oleh: 
Tandaglobalnews JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk terus memperkuat tata kelola kawasan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. Upaya tersebut dinilai penting melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan.
Pria yang akrab disapa Kang Aher itu menegaskan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah terluar yang berfungsi menjaga kedaulatan negara. Menurutnya, kawasan perbatasan harus menjadi beranda depan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan negara kepada warga.
“Kawasan perbatasan harus menjadi etalase kemajuan bangsa. Karena itu, penguatan tata kelola perbatasan perlu terus diarahkan tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan mobilitas, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Kang Aher dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut juga mengapresiasi komitmen BNPP dalam memperkuat hubungan dan sinergi lintas batas dengan Timor-Leste. Apresiasi itu termasuk terhadap langkah diplomasi yang ditunjukkan melalui kehadiran jajaran pejabat BNPP pada peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan Timor-Leste di Dili.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara negara bertetangga akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kedua sisi perbatasan.
Ia menilai diplomasi perbatasan yang dilakukan secara aktif merupakan langkah strategis untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, serta menyelesaikan berbagai persoalan lintas batas secara konstruktif.
“Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Timor-Leste akan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan kawasan perbatasan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Selain itu, politisi Fraksi PKS tersebut juga menyoroti peran penting Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini dikelola BNPP di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejumlah PLBN utama seperti Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan dinilai telah menjadi simbol kehadiran negara sekaligus pusat aktivitas masyarakat lintas batas.
Menurutnya, pembangunan PLBN modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemeriksaan keimigrasian dan kepabeanan, tetapi juga menjadi simpul konektivitas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran PLBN juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan perdagangan, usaha mikro dan kecil, sektor transportasi, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan lainnya.
Karena itu, pengembangan kawasan pendukung di sekitar PLBN perlu terus diperkuat agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“PLBN yang modern dan representatif harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Kehadiran fasilitas yang baik akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia secara legal serta memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.
“Jangan sampai PLBN hanya menjadi bangunan yang megah, tetapi kurang memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Kawasan pendukungnya harus dikembangkan sehingga muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Terakhir, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut mendorong peningkatan konektivitas infrastruktur menuju kawasan perbatasan, baik melalui pembangunan jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun layanan administrasi pemerintahan.
Ia menilai pembangunan yang terintegrasi akan memperkuat daya saing kawasan perbatasan dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu, berbagai program pengelolaan kawasan perbatasan perlu terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan integrasi nasional, serta kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga.
Menurutnya, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat perbatasan melalui pelayanan publik yang berkualitas, akses infrastruktur yang memadai, dan peluang ekonomi yang semakin luas. Dengan demikian, masyarakat perbatasan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan perbatasan harus menjadi wajah Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.
“Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu terus bersinergi agar kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.
