Oleh 
Tandaglobal.news | JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal, riset, inovasi, dan dunia industri menjadi faktor penting dalam mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan berkelanjutan, pemerintah berupaya menjadikan instrumen fiskal tidak hanya sebagai penjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Kebangsaan – Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Dalam paparannya, Menkeu mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menyusun kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Menurutnya, hasil penelitian harus mampu diterapkan sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.
Pemerintah menargetkan Indonesia masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045 dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar USD5 triliun dan pendapatan per kapita lebih dari USD15.000. Untuk mencapai sasaran tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen yang ditopang peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan industrialisasi, perluasan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan.
Ia menambahkan, pembangunan sektor industri harus menempatkan talenta sebagai pusat ekosistem. Penguatan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) perlu berjalan seiring dengan pengembangan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar pembangunan industri tetap inovatif, inklusif, sekaligus berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
Di tengah dinamika ekonomi global, Menkeu menyebut perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang baik. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen dengan tingkat inflasi sebesar 3,08 persen. Kinerja tersebut didukung oleh surplus perdagangan, cadangan devisa yang memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada pada zona ekspansif.
“Pemerintah akan terus menjaga kewaspadaan terhadap risiko geopolitik sekaligus memastikan APBN tetap responsif dalam menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Pemerintah juga terus melanjutkan reformasi fiskal guna menjaga kesehatan APBN sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga Mei 2026, pendapatan negara meningkat secara signifikan, sedangkan belanja negara dipercepat secara proporsional sehingga defisit tetap terkendali pada level 0,70 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspansi fiskal dilakukan secara hati-hati, kredibel, dan berkelanjutan.
Optimalisasi APBN diwujudkan melalui berbagai program prioritas, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, sektor pendidikan dan kesehatan, program Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, sektor pertahanan, hingga percepatan investasi dan perdagangan. Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah juga melakukan penajaman kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Mulai 2026, sedikitnya 80 persen beasiswa LPDP akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, hilirisasi, maritim, serta manufaktur maju. Sementara itu, porsi bidang non-STEM tetap dipertahankan maksimal 20 persen guna menjaga keseimbangan pembangunan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset bersama perguruan tinggi dalam wadah Center for Public Finance Research. Program tersebut melibatkan peneliti dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih akurat, kredibel, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menutup paparannya, Menkeu menegaskan bahwa terwujudnya Indonesia yang mandiri dan berdaya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya menjadi kunci agar APBN benar-benar mampu berperan sebagai instrumen stabilitas, pembangunan, sekaligus pendorong kemandirian ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber: Infopublik.id
