Oleh 
TandaGlobalNews | JAKARTA – Desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih terus menguat. Sejumlah pengamat hingga anggota DPR menilai pendekatan pelatihan bercorak militer tidak relevan dengan tugas utama para calon pengelola koperasi, terlebih setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia selama mengikuti program tersebut.
Sorotan publik terhadap program ini semakin besar setelah Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengonfirmasi adanya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang wafat ketika menjalani rangkaian latihan dasar militer dan pelatihan manajerial.
Pengamat: Fokus pada Kompetensi Manajerial
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai pemerintah perlu meninjau ulang konsep pelatihan tersebut.
Menurutnya, calon manajer koperasi semestinya dibekali kemampuan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan organisasi, tata kelola keuangan, kewirausahaan, hingga kepemimpinan, bukan pelatihan yang berorientasi kemiliteran.
Ia berpendapat pembentukan karakter, disiplin, dan jiwa kepemimpinan dapat dilakukan melalui metode pendidikan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan profesi pengelola koperasi.
Karena itu, Media meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program hingga evaluasi menyeluruh selesai dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
DPR Minta Keselamatan Jadi Prioritas
Desakan evaluasi juga datang dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyarankan agar latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih dihentikan sementara.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap pola pelatihan yang diterapkan, mengingat keselamatan peserta merupakan prioritas utama.
Ia menegaskan, hilangnya satu nyawa saja sudah menjadi peristiwa yang sangat serius sehingga evaluasi tidak bisa ditunda lagi. (Acehtimes)
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, juga mempertanyakan relevansi latihan militer bagi calon pengelola koperasi.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia memang penting, namun metode pelatihannya harus selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan.
Ia menilai kemampuan manajemen, kepemimpinan organisasi, tata kelola koperasi, dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih bermanfaat dibandingkan pelatihan bercorak militer.
Kemhan Lakukan Evaluasi
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kementerian Pertahanan menyatakan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan latihan dasar militer SPPI.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan evaluasi difokuskan pada aspek kesehatan peserta, termasuk pemeriksaan medis berkala, penyesuaian intensitas latihan sesuai kondisi peserta, serta penguatan pengawasan tenaga kesehatan selama pelatihan.
Kemhan juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat langkah pencegahan penyakit di lingkungan pendidikan dan memastikan hak-hak keluarga korban dipenuhi.
Lima Peserta Meninggal Dunia
Berdasarkan data Kemhan, lima peserta yang meninggal dunia selama mengikuti program tersebut adalah:
- Yonanda Muhammad Taufiq
- Anisa Muyassaroh
- Novia Rahmadhani Sihotang
- Muhammad Rifki Reynaldi Gunawan
- Nola Diasari
Kemhan menjelaskan masing-masing peserta meninggal akibat kondisi medis yang berbeda, di antaranya henti jantung, heat stroke, tuberkulosis, pneumonia dengan komplikasi medis, serta penyebab lain yang telah ditangani sesuai prosedur kesehatan.
Evaluasi Menyeluruh Dinilai Mendesak
Kasus meninggalnya lima peserta memicu perdebatan mengenai efektivitas pendekatan semi-militer dalam menyiapkan calon pengelola koperasi.
Berbagai kalangan menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali desain pelatihan agar tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetap tercapai tanpa mengorbankan aspek keselamatan peserta.
Sejumlah pengamat berharap hasil evaluasi nantinya menghasilkan model pembinaan yang lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi desa, sekaligus memastikan standar kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program.
