Gejolak politik Juni–Juli 2026 diperingatkan Noel kepada Prabowo

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. (Dok. buzzside.news)

TandaGlobalNews JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi gejolak politik yang menurutnya dapat terjadi pada Juni hingga Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Noel usai mendengarkan vonis 4,5 tahun penjara dalam perkara dugaan pemerasan terkait K3 Kementerian Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Dalam keterangannya, Noel menilai terdapat eskalasi politik yang berpotensi mengarah pada upaya pelengseran pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyebut berbagai kelompok masyarakat, mulai dari koalisi sipil, mahasiswa, hingga buruh, disebut telah menyelesaikan proses konsolidasi gerakan.

“Dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo,” ujar Noel.

Lebih lanjut, Noel menilai kondisi ekonomi dapat menjadi faktor yang memicu ketegangan sosial. Ia menyoroti sejumlah indikator ekonomi, seperti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kinerja pasar modal, yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah.

Menurut Noel, apabila kondisi tersebut tidak direspons secara tepat, maka dapat memicu gelombang ketidakpuasan publik yang lebih luas.

“Kita sudah lihat dolar semakin tinggi, Indeks Harga Saham Gabungan kita juga sudah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial yang indikatornya adalah gejolak ekonomi,” katanya.

Meski demikian, pernyataan Noel mengenai potensi gejolak politik dan kemungkinan upaya pelengseran pemerintahan merupakan pandangan pribadi yang disampaikannya berdasarkan penilaian terhadap dinamika politik dan ekonomi saat ini. Hingga kini belum terdapat bukti publik yang mengonfirmasi adanya rencana terorganisasi untuk menggulingkan pemerintahan.

Pemerintah maupun pihak terkait juga belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Sumber: FB. BERITA DAN KABAR INDONESIA TERKINI

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *