
(foto: Roni Ardiansyah/tandaglobal.news)
TandaGlobal.news | KEDIRI, 4 Juni 2026 – Kebuntuan komunikasi antara massa aksi dengan jajaran pengambil kebijakan di Kabupaten Kediri pasca-Aksi Damai Jilid 2 tampaknya akan berbuntut panjang. Sikap diam yang ditunjukkan oleh pihak pemerintah hingga batas waktu yang ditentukan memicu eskalasi pergerakan yang jauh lebih masif. Aliansi Kediri Bangkit secara resmi mengumumkan skenario pengetatan tekanan publik melalui ancaman boikot jalanan dan demonstrasi maraton yang direncanakan berlangsung selama satu bulan penuh.
Sebelumnya, ratusan massa yang memadati kawasan pusat pemerintahan telah memberikan batas toleransi waktu tunggu (deadline) hingga Rabu (3/6) pukul 17.00 WIB agar perwakilan resmi pemerintah daerah bersedia menemui mereka secara terbuka di lapangan. Namun, hingga jarum jam melewati batas waktu tersebut, tidak ada satu pun pejabat berwenang yang keluar untuk memberikan tanggapan konkret ataupun solusi nyata atas karut-marut penegakan hukum KKN rekrutmen perangkat desa.
Koordinator Aksi Aliansi Kediri Bangkit, Bagus Romadon, menyatakan bahwa sikap mengabaikan aspirasi rakyat ini merupakan bukti nyata ketidakseriusan pemerintah daerah dalam membersihkan birokrasi dari praktik koruptif. Sebagai respons, pihaknya kini tengah mematangkan rencana aksi lanjutan dengan skala yang jauh lebih luas dan menguras energi birokrasi.
“Karena sampai jam 5 sore kemarin tidak ada satu pun perwakilan yang memiliki keberanian untuk menemui kami secara terbuka, maka skenario lanjutan langsung kami aktifkan. Aliansi Kediri Bangkit siap menggelar aksi demo berjilid-jilid selama satu bulan penuh, tanpa henti, langsung di pusat aktivitas kantor Kabupaten Kediri,” ancam Bagus Romadon saat dikonfirmasi di markas pergerakan, Kamis (4/6/2026).
Bergerak ke Barat Sungai, Aliansi Targetkan Kantor Kecamatan
Tidak hanya memusatkan tekanan di pusat kabupaten, kompas pergerakan Aliansi Kediri Bangkit dipastikan akan segera bergeser ke wilayah periferi. Bagus Romadon membocorkan bahwa gelombang aksi damai berikutnya telah dijadwalkan untuk menyasar wilayah Kecamatan Barat Sungai. Target spesifik dari perluasan wilayah aksi ini adalah mengepung kantor-kantor kecamatan yang dipimpin oleh oknum camat yang diduga kuat terlibat dalam skandal penerimaan serta pengembalian dana suap perangkat desa bernilai ratusan juta rupiah.
Rencana aksi di wilayah Barat Sungai tersebut ditargetkan bakal mulai digelar sekitar minggu depan. Pergeseran lokus aksi ini dinilai strategis untuk membongkar simpul-simpul KKN yang selama ini terisolasi di tingkat wilayah dan luput dari pengawasan publik pusat kota.
Rencana Garis Waktu & Target Pergerakan Aliansi:
│
├── Minggu Depan: Mobilisasi Massa ke Wilayah Barat Sungai
│ └── Target Khusus: Kantor Kecamatan Terduga Penerima Suap
│
└── Fase Lanjutan: Aktivasi Blokade Demo 1 Bulan Penuh
└── Target Utama: Pusat Pemerintahan Kabupaten Kediri
Kemandirian Finansial: Bergerak Secara Swadaya Tanpa Sponsor
Di tengah besarnya skala pergerakan yang direncanakan, Aliansi Kediri Bangkit menegaskan satu prinsip krusial yang menjadi motor integritas mereka, yaitu independensi pendanaan. Di tengah embusan isu miring yang kerap menuduh gerakan moral ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, koordinator aksi secara gamblang membuka dapur finansial pergerakan mereka kepada publik.
Bagus Romadon menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi yang mereka kelola—mulai dari Jilid 1, Jilid 2, hingga rencana demonstrasi satu bulan penuh ke depan—sama sekali tidak memiliki penyokong dana ataupun sponsor dari pihak luar. Konsekuensinya, aliansi harus bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan modal pergerakan secara mandiri terlebih dahulu sebelum turun ke jalan.
“Pergerakan kami ini murni dari rakyat yang geram melihat keadilan diinjak-injak oleh praktik KKN. Kami tidak punya sponsor politik maupun cukong di belakang kami. Oleh karena itu, sebelum menyelenggarakan aksi di Barat Sungai minggu depan, saat ini seluruh elemen aliansi sedang bergerak mengumpulkan dana mandiri secara swadaya. Kami iuran, patungan, karena modal utama kami adalah keyakinan bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bukan dibeli,” pungkas Bagus.
Dengan komitmen pendanaan swadaya ini, Aliansi Kediri Bangkit ingin mengirimkan sinyal peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Kediri bahwa nafas pergerakan mereka tidak akan mudah dihentikan oleh tekanan finansial ataupun lobi-lobi logistik. Gelombang protes dipastikan akan terus bergulir selama sanksi hukum yang adil terhadap para kepala desa dan camat yang terlibat KKN belum dieksekusi secara nyata oleh bupati.