Oleh 
Tandaglobal.news | Kediri – Persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Kediri terus dimatangkan menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Di tengah progres pembangunan fisik yang hampir rampung, pemerintah daerah masih fokus melakukan penjangkauan calon peserta didik jenjang sekolah dasar (SD) yang jumlahnya belum memenuhi kuota.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, mengungkapkan bahwa pemenuhan peserta didik tingkat SD masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. Hingga saat ini, jumlah calon siswa yang telah menyatakan kesediaan mengikuti program tersebut baru mencapai 21 anak, sementara kuota yang disiapkan sekitar 90 siswa yang akan dibagi ke dalam tiga rombongan belajar.
“Untuk jenjang SD memang masih kurang. Sampai hari ini baru 21 anak yang siap bergabung. Kemarin sempat 22 anak, tetapi ada satu yang mengundurkan diri. Karena itu, penjangkauan masih terus kami lakukan,” ujar Subur.
Menurutnya, proses penjaringan peserta didik belum ditutup meski jadwal operasional sekolah semakin dekat. Tim Sekolah Rakyat bersama pemerintah daerah masih aktif mendatangi dan melakukan pendekatan kepada keluarga calon peserta didik yang memenuhi kriteria program.
Upaya tersebut akan terus dilakukan hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Setelah tahapan itu berakhir, pemerintah daerah akan melaporkan capaian riil jumlah peserta didik kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan lanjutan.
“Batas penjangkauan sampai MPLS. Selama masih ada waktu, kami akan terus bergerak. Jika nanti jumlah siswa belum sesuai target, kami akan melaporkan kondisi sebenarnya kepada kementerian dan menunggu arahan lebih lanjut,” jelasnya.
Subur menambahkan, hingga kini belum ada petunjuk teknis terkait langkah yang akan diambil apabila kuota siswa SD tidak terpenuhi. Salah satu kemungkinan yang muncul adalah operasional sekolah tetap berjalan dengan jumlah peserta didik yang berhasil dihimpun.
“Bisa saja nantinya hanya terbentuk satu rombongan belajar. Namun keputusan itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Kami masih menunggu kebijakan dari kementerian karena Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada jenjang SMP dan SMA. Minat masyarakat untuk kedua jenjang tersebut terbilang tinggi sehingga seluruh kuota yang tersedia telah terisi penuh. Bahkan, sejumlah calon peserta didik terpaksa tidak dapat diterima karena keterbatasan kapasitas.
“Untuk SMP dan SMA kuotanya sudah terpenuhi. Bahkan ada sekitar 40 calon siswa SMP dan sekitar 60 calon siswa SMA yang belum bisa kami akomodasi karena kuota sudah penuh,” ungkap Subur.
Di sisi lain, kesiapan sarana dan prasarana sekolah dinilai telah memadai untuk mendukung dimulainya operasional Sekolah Rakyat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menyebut gedung sekolah maupun fasilitas asrama secara fungsional sudah siap digunakan meskipun progres pembangunan secara keseluruhan belum mencapai 100 persen.
“Secara fungsional kami melihat gedung baru sudah bisa digunakan untuk kegiatan sekolah. Fasilitas asramanya juga siap digunakan walaupun progres pembangunan secara keseluruhan memang belum mencapai 100 persen,” kata Muhsin.
Dengan dukungan fasilitas yang dinilai lengkap, pihaknya optimistis Sekolah Rakyat mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran program tersebut.
“Dengan fasilitas yang bagus dan lengkap, kami optimistis Sekolah Rakyat dapat memberikan layanan pendidikan terbaik dan berkualitas bagi anak-anak,” ujarnya.
Untuk mendukung proses pembelajaran pada tahap awal, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri telah menyiapkan tenaga pendidik yang akan bertugas di Sekolah Rakyat. Pada semester pertama tahun ajaran ini, sekitar 25 guru kelas dan guru mata pelajaran akan ditempatkan sementara hingga proses rekrutmen guru oleh Kementerian Sosial selesai dilakukan.
“Pada semester pertama ini kami akan menugaskan sekitar 25 guru kelas dan guru mata pelajaran. Mereka akan bertugas sampai guru hasil rekrutmen Kementerian Sosial siap ditempatkan di Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Meski demikian, Muhsin mengingatkan pentingnya aspek keselamatan dan keamanan di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan, masih terdapat pekerjaan proyek yang berlangsung di kawasan sekolah yang berdiri di atas lahan seluas sekitar tujuh hektare tersebut.
“Dari hasil kunjungan kemarin, kami berharap aspek keselamatan dan keamanan seluruh warga sekolah benar-benar menjadi perhatian. Selain masih ada pekerjaan proyek yang berjalan, kawasan Sekolah Rakyat juga cukup luas sehingga faktor keamanan harus dipastikan dengan baik,” tegasnya.
Selain fokus pada penerimaan peserta didik, pemerintah daerah juga mulai menyusun tahapan operasional sekolah. Berdasarkan jadwal sementara, peserta didik baru akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai 14 Juli mendatang.
Pada hari yang sama, seluruh peserta didik juga direncanakan mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini masih dimatangkan melalui koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, dan Kementerian Kesehatan.
“Rencananya pada 14 Juli anak-anak mulai mengikuti MPLS dan sekaligus menjalani CKG. Untuk teknis pelaksanaannya masih kami koordinasikan bersama Dinas Kesehatan,” pungkas Subur.
Jurnalis: Wildan Wahid Hasyim
