Oleh 
Tandaglobal.news | Kediri — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kediri menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam aksi yang digelar di depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Kamis (2/7/2026). Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.30 hingga 17.00 WIB itu menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga isu-isu strategis di Kabupaten Kediri.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dengan penyampaian orasi secara bergantian oleh para peserta. Massa yang didominasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengenakan jas almamater berwarna biru dan hijau serta membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan. Peserta aksi tampak bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang Pemkab Kediri, sementara aparat kepolisian berjaga membentuk barisan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas agar kegiatan tetap berlangsung kondusif.
Ketua Umum PC PMII Kediri, Irgi Ahmad, mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Menurut Irgi, PMII mendesak pemerintah agar menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dalam pengelolaan sumber daya dan perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat kondisi ekonomi nasional di tengah ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah segera mengembalikan kepercayaan publik melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta memperkuat kondisi ekonomi nasional agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak,” ujar Irgi.
Selain persoalan ekonomi, PMII juga menuntut Presiden melakukan evaluasi dan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi masing-masing pejabat. Menurut mereka, jabatan strategis seharusnya diisi oleh figur yang memiliki kapasitas dan keahlian sesuai bidangnya.
PMII juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mengembalikan fungsi TNI dan Polri sesuai tugas pokoknya, serta segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi.
Selain menyampaikan tuntutan terkait kebijakan nasional, PMII juga menyoroti sejumlah persoalan di Kabupaten Kediri. Salah satunya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka meminta DPRD Kabupaten Kediri memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran.
Menurut Irgi, pengawasan diperlukan karena masih ditemukan penempatan dapur MBG yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara persoalan stunting dan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan masih memerlukan perhatian lebih besar.
“Kami meminta DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG dan SPPG agar benar-benar tepat sasaran serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya,” katanya.
PMII juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Wilis. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi mengganggu keberadaan sumber mata air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Kediri dan daerah sekitarnya.
Selain itu, PMII meminta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dugaan jual beli jabatan dengan mengedepankan transparansi dan keterbukaan kepada publik. Mereka juga mendorong adanya evaluasi terhadap proses pemilihan kepala daerah agar kebijakan yang diambil, terutama terkait proyek strategis, benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Sebelum membubarkan diri sekitar pukul 17.00 WIB, massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Jurnalis: Maulana Rahmadha
