KEDIRI, Tandaglobal.news — Pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sebagai jaring pengaman kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang kartu Indonesia Sehat (KIS)-nya terblokir akibat perubahan peringkat kesejahteraan (Desil) maupun warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Program yang menjadi bagian dari perlindungan Universal Health Coverage (UHC) ini memungkinkan kepesertaan PBID aktif pada hari yang sama saat pasien menjalani perawatan medis. Kebijakan tersebut menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan penanganan kesehatan dalam kondisi darurat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Noer Alfianti menjelaskan, program yang diinisiasi Bupati Kediri ini diperuntukkan bagi warga tidak mampu yang KIS-nya terblokir atau belum memiliki jaminan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Menurut Alfianti, terdapat persyaratan utama yang harus dipenuhi calon penerima bantuan. Warga harus dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan medis, seperti menjalani rawat inap di rumah sakit atau memerlukan rujukan dari puskesmas.
“Syarat utamanya adalah warga tersebut harus dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan medis, seperti rawat inap di rumah sakit atau membutuhkan rujukan dari puskesmas. Kalau sehat, memang tidak bisa dicetakkan kartunya, karena anggaran pemerintah difokuskan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan penanganan darurat,” jelas Alfianti.
Untuk mempermudah masyarakat, prosedur pengurusan PBID juga telah dipangkas agar tidak membebani keluarga pasien. Pemohon cukup menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan.
Berkas yang harus dibawa meliputi surat pengantar dari fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.
Seluruh dokumen tersebut kemudian dibawa ke Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk diproses. Kepesertaan PBID dapat langsung aktif pada hari pengurusan.
“Berkas tersebut langsung dibawa ke Mall Pelayanan Publik (MPP). Hari itu diurus, hari itu juga kepesertaannya langsung aktif. Jadi keluarga diberi waktu maksimal 3×24 jam sejak pasien masuk rumah sakit untuk mengurus ini. Bahkan jangkauannya bisa meng-cover rujukan hingga ke rumah sakit tingkat provinsi,” paparnya.
Alfianti menambahkan, keluarga pasien memiliki waktu maksimal 3×24 jam sejak pasien masuk rumah sakit untuk menyelesaikan pengurusan administrasi tersebut.
Jangkauan layanan PBID juga mencakup rujukan hingga rumah sakit tingkat provinsi. Dengan demikian, warga yang membutuhkan penanganan lanjutan tetap memiliki akses terhadap bantuan jaminan kesehatan daerah.
Kebijakan ini menjadi bentuk upaya Pemkab Kediri dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu. Meskipun pemerintah pusat melakukan pemutakhiran dan pemangkasan data bantuan sosial yang berdampak pada penonaktifan KIS, warga Kabupaten Kediri masih dapat mengakses program PBID ketika membutuhkan penanganan medis dalam kondisi darurat.
Tinggalkan Balasan