Jelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Isu Reshuffle Kembali Beredar

JAKARTA, Tandaglobal.news — Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026. Sejumlah nama menteri dan pejabat disebut masuk bursa pergantian, meski hingga 21 September 2026 belum ada pengumuman resmi mengenai susunan reshuffle berikutnya.

Wacana tersebut menguat setelah Prabowo berbicara mengenai kemungkinan evaluasi dan perubahan susunan kabinet. Sebelumnya, Presiden juga menjadikan evaluasi kinerja sebagai salah satu agenda pemerintah menjelang memasuki tahun kedua pemerintahan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026, Prabowo menyebut sidang tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengukur capaian menjelang tahun kedua masa pemerintahan.

Pernyataan itu kemudian kembali menjadi perhatian ketika pembahasan mengenai kemungkinan reshuffle muncul menjelang 20 Oktober.

Namun, evaluasi kabinet tidak otomatis berarti pergantian menteri. Pada Juli lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses evaluasi dan pengawasan terhadap menteri tidak selalu berujung pada reshuffle. Saat itu, Istana menyatakan belum ada rencana reshuffle.

Isu Pergantian Sejumlah Menteri

Di tengah pembahasan tersebut, beredar sejumlah infografik yang memuat nama-nama pejabat yang disebut berpotensi mengalami pergantian atau rotasi.

Beberapa posisi yang disebut antara lain Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Digital, serta Menteri Ketenagakerjaan.

Dalam salah satu daftar yang beredar, Nusron Wahid disebut berpotensi digantikan Ahmad Doli Kurnia di Kementerian ATR/BPN.

Kemudian Sjafrie Sjamsoeddin disebut berpotensi bergeser dari Menteri Pertahanan menjadi Menteri Dalam Negeri. Posisi Menteri Pertahanan dalam skenario tersebut disebut akan ditempati Kepala BIN Muhammad Herindra.

Sementara Tito Karnavian disebut akan bergeser dari Menteri Dalam Negeri menjadi Menteri Perhubungan, menggantikan Dudy Purwagandhi.

Untuk Kementerian Komunikasi dan Digital, nama Hendri Satrio juga muncul dalam bursa yang beredar sebagai kemungkinan pengganti Meutya Hafid.

Adapun untuk posisi Menteri Ketenagakerjaan, daftar tersebut belum mencantumkan nama pengganti.

Akan tetapi, seluruh nama tersebut harus ditempatkan sebagai informasi mengenai bursa atau isu reshuffle, bukan sebagai susunan kabinet baru. Belum ada keputusan Presiden yang mengonfirmasi bahwa mereka akan menempati posisi tersebut.

Nusron Wahid Jadi Salah Satu Nama yang Disorot

Nama Nusron Wahid menjadi salah satu yang banyak dibicarakan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Perkembangan perkara tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai posisi Nusron sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada 16 September, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan Nusron tidak menghadiri rapat Komisi II DPR selama dua hari karena memiliki agenda yang telah dijadwalkan. Ossy menyebut dirinya hadir mewakili Nusron atas penugasan menteri.

Ketidakhadiran tersebut kemudian ikut menjadi perhatian publik di tengah isu mengenai posisi Nusron.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengatakan partainya belum dapat berkomunikasi langsung dengan Nusron setelah orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron terjaring OTT KPK.

Situasi tersebut kemudian melahirkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Menteri ATR/Kepala BPN.

Kementerian ATR/BPN Bantah Nusron Mundur

Meski isu pergantian semakin beredar, Kementerian ATR/BPN membantah kabar yang menyebut Nusron Wahid mengundurkan diri dari jabatan Menteri ATR/Kepala BPN.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi mengatakan tidak ada pernyataan dari Nusron mengenai pengunduran dirinya.

Dengan demikian, kabar mengenai Nusron mundur dari jabatan menteri tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pergantian Menteri ATR/BPN telah terjadi.

Nama Ahmad Doli Kurnia memang muncul dalam pemberitaan mengenai kemungkinan pengganti Nusron. RMOL, misalnya, memuat pernyataan pihak yang mendesak Presiden mencopot Nusron dan menyebut Doli sebagai salah satu nama yang memungkinkan menjadi pengganti. Namun, pemberitaan tersebut merupakan desakan atau usulan, bukan pengumuman resmi pemerintah.

Hal tersebut penting karena terdapat perbedaan antara nama yang diusulkan atau disebut dalam bursa dengan nama yang benar-benar telah ditunjuk Presiden.

Herindra Disebut Berpotensi Mengisi Posisi Menteri Pertahanan

Nama Kepala BIN Muhammad Herindra juga muncul dalam daftar yang beredar.

Herindra disebut sebagai calon Menteri Pertahanan apabila terjadi pergantian terhadap Sjafrie Sjamsoeddin.

Pada saat yang sama, skenario yang beredar menyebut Sjafrie berpotensi bergeser menjadi Menteri Dalam Negeri untuk menggantikan Tito Karnavian.

Tito kemudian disebut berpotensi menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Dudy Purwagandhi.

Rangkaian tersebut menggambarkan kemungkinan rotasi sejumlah pejabat antarkementerian, bukan sekadar pergantian satu menteri.

Namun, sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang menyatakan rotasi tersebut akan dilakukan.

Karena itu, nama Herindra, Sjafrie, Tito, dan Dudy dalam konteks tersebut masih harus disebut sebagai bagian dari skenario yang beredar.

Meutya Hafid dan Hendri Satrio

Kementerian Komunikasi dan Digital juga masuk dalam daftar yang beredar.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid disebut berpotensi digantikan oleh Hendri Satrio.

Sama seperti nama-nama lainnya, belum ada pengumuman resmi Presiden yang menyatakan Meutya diberhentikan atau Hendri Satrio ditunjuk menjadi menteri.

Karena itu, penyebutan Hendri Satrio sebagai “Menkomdigi baru” sebelum adanya Keputusan Presiden atau pelantikan akan berpotensi menyesatkan pembaca.

Dalam penulisan berita, informasi tersebut lebih tepat ditulis sebagai “nama Hendri Satrio muncul dalam bursa reshuffle”.

Reshuffle Sebenarnya Sudah Terjadi pada September

Isu reshuffle menjelang dua tahun pemerintahan juga muncul tidak lama setelah Presiden Prabowo melakukan perubahan kabinet.

Pada 14 September 2026, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. ANTARA mencatat perubahan tersebut sebagai reshuffle keenam sejak pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai pada Oktober 2024.

Pergantian tersebut menjadi perubahan terbaru dalam susunan Kabinet Merah Putih.

Dengan demikian, ketika isu reshuffle kembali muncul pada September, publik sebenarnya baru saja menyaksikan perubahan pada salah satu posisi strategis dalam kabinet.

Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan kemudian dilantik untuk menggantikan Purbaya.

Perubahan itu sekaligus menunjukkan bahwa susunan kabinet masih dapat mengalami penyesuaian sebelum masa pemerintahan berakhir pada 2029.

Evaluasi Kabinet Menjelang Tahun Kedua

Evaluasi kinerja kabinet telah menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo menjelang tahun kedua.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Juli 2026, Presiden meminta seluruh jajaran kabinet terus bekerja dengan disiplin dan fokus menyelesaikan persoalan masyarakat. Sekretariat Negara menyebut sidang tersebut sebagai momentum evaluasi dan penguatan kinerja pemerintah.

Evaluasi tersebut kemudian menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan ketika isu reshuffle kembali muncul.

Namun, terdapat perbedaan antara evaluasi kinerja dan keputusan pemberhentian atau pengangkatan menteri.

Keputusan resmi mengenai perubahan susunan kabinet pada akhirnya harus berasal dari Presiden dan diwujudkan melalui proses pengangkatan serta pelantikan pejabat.

Daftar Nama yang Beredar

Berikut gambaran nama yang muncul dalam isu reshuffle yang beredar:

Tabel tersebut menunjukkan isi isu atau bursa yang beredar, bukan daftar resmi kabinet hasil reshuffle.

Belum Ada Daftar Resmi Reshuffle Berikutnya

Hingga 21 September 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai reshuffle lanjutan yang memastikan nama-nama dalam daftar tersebut.

Yang sudah jelas adalah Presiden Prabowo telah melakukan pergantian Menteri Keuangan pada 14 September dan sebelumnya telah beberapa kali melakukan perubahan susunan kabinet.

Sementara itu, isu mengenai perubahan sejumlah kementerian lain masih berkembang di ruang publik.

Khusus Nusron Wahid, Kementerian ATR/BPN secara terbuka membantah kabar pengunduran dirinya.

Dengan kondisi tersebut, pemberitaan mengenai nama-nama calon menteri harus tetap membedakan antara fakta yang telah diumumkan pemerintah, pernyataan pihak tertentu, serta spekulasi atau bursa nama yang beredar.

Menunggu Keputusan Presiden

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026, isu reshuffle diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik.

Namun, daftar nama yang beredar belum dapat disebut sebagai susunan kabinet baru sebelum ada keputusan resmi Presiden.

Untuk saat ini, informasi yang dapat dipastikan adalah bahwa evaluasi terhadap kinerja kabinet menjadi bagian dari agenda pemerintahan, sementara pergantian Menteri Keuangan pada 14 September merupakan perubahan kabinet terbaru yang telah resmi dilaksanakan.

Adapun nama Ahmad Doli Kurnia, Muhammad Herindra, Sjafrie Sjamsoeddin, Tito Karnavian, Dudy Purwagandhi, Meutya Hafid, maupun Hendri Satrio yang muncul dalam berbagai skenario perlu terus dipantau sampai terdapat pengumuman resmi.

Dengan demikian, isu reshuffle menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo saat ini masih berada pada tahap spekulasi dan bursa nama, bukan daftar resmi pergantian kabinet.